JAKARTA, RIAUSATU.COM — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengajak para kepala daerah untuk berperan aktif dalam memajukan kebudayaan di daerah masing-masing.
Ajakan itu disampaikan menjelang pelaksanaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang akan digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, pada 6–10 Februari mendatang.
Penghargaan tersebut ditujukan bagi bupati dan wali kota yang dinilai berhasil menjalin sinergi dengan media dan insan pers dalam upaya melestarikan serta mengembangkan kebudayaan lokal.
PWI menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan media menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan nasional yang berakar dari daerah.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang menjelaskan, kemajuan kebudayaan daerah memiliki dampak langsung terhadap penguatan identitas nasional. Karena itu, pers turut mengambil peran aktif dalam mendorong pemerintah daerah memajukan sektor kebudayaan secara inklusif.
“Mengapa PWI peduli dengan pemajuan kebudayaan? Karena wartawan dan media menyadari bahwa negeri ini adalah super power di bidang kebudayaan," ujar Zulmansyah di Jakarta, pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Bahkan UNESCO pada 2017, sebutnya, telah mengingatkan dunia tentang kekayaan budaya Indonesia.
"Di lapangan, bupati dan wali kota memegang peran penting karena mereka memiliki wilayah, rakyat, dan anggaran,” ungkap Zulmansyah.
Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono (YSH) menambahkan, penghargaan tersebut pertama kali diberikan pada HPN 2016 di Lombok.
Hingga kini, sekitar 50 kepala daerah telah menerima penghargaan tersebut.
Beberapa di antaranya yakni Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran (kini Wali Kota Padang), Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (kini Gubernur Jawa Barat), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kini Menteri PAN-RB), dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kini Wakil Menteri Dalam Negeri).
Tahapan Penyelenggaraan dan Tema
Rangkaian kegiatan Anugerah Kebudayaan PWI (AK-PWI) 2026 akan dimulai dengan sosialisasi daring pada 20 Oktober 2025, diikuti oleh pengurus PWI, anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Pendaftaran dan pengumpulan proposal dibuka mulai 20 Oktober hingga 15 Desember 2025.
Penjurian dilakukan pada 16–30 Desember 2025, disusul dengan presentasi sepuluh besar finalis pada 8–10 Januari 2026.
