Ia dipandang bijak dalam menjaga keseimbangan kepentingan.
Namun, pengaruh kuat Agum juga memunculkan pertanyaan lain: apakah IKAL masih mampu menghasilkan mekanisme demokratis, atau terjebak pada pola kepemimpinan yang bergantung pada figur tunggal?
“Penundaan Munas bukan sekadar soal teknis sidang. Ini tentang kredibilitas IKAL sebagai organisasi alumni lembaga strategis bangsa,” kata Musfi.
Jika proses lanjutan tidak dijalankan dengan transparan dan adil, kata dia, bukan hanya organisasi yang kehilangan wibawa, melainkan juga Lemhannas sebagai lembaga kaderisasi nasional.
Munas lanjutan akan menjadi ujian akhir. Apakah forum itu bisa benar-benar terbuka, demokratis, dan mencerminkan nilai integritas Lemhannas, atau sekadar menjadi panggung tarik-menarik kepentingan yang pragmatis.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya kursi ketua umum, tetapi kredibilitas kader bangsa dalam menjaga masa depan Indonesia,” ucap Musfi. ***
