PADANG, RIAUSATU.COM – Penundaan Musyawarah Nasional (Munas) V Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) memunculkan tanda tanya besar.
Forum yang mestinya menjadi ruang kedaulatan tertinggi justru terhenti di pleno pertama, meninggalkan kesan tarik-menarik kepentingan sekaligus menguji integritas organisasi alumni lembaga strategis negara itu.
Wakil Ketua IKAL Lemhannas Sumatera Barat, Musfi Yendra, menilai keputusan menunda Munas tak bisa dilepaskan dari lemahnya tata kelola organisasi.
“Munas adalah forum penting yang menentukan arah organisasi. Jika dari awal pleno tidak selesai, lalu ditunda, itu menunjukkan ada masalah mendasar dalam manajemen forum,” kata Musfi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa, 26 Agustus 2025.
Penundaan ini, menurut Musfi, harus dibaca sebagai alarm bagi IKAL.
Persiapan Munas yang seharusnya matang —mulai dari tata tertib, verifikasi calon ketua umum, hingga mekanisme sidang—, ternyata tidak berjalan mulus.
“Kalau Munas tidak ditata dengan baik, organisasi bisa kehilangan legitimasi,” ujar Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat ini.
Padahal, Munas adalah pintu masuk bagi agenda krusial: pembahasan AD/ART, laporan pertanggungjawaban ketua umum, penyusunan program kerja, hingga pemilihan ketua umum baru.
Di titik ini, prinsip integritas diuji. Bagaimana forum bisa memastikan bahwa setiap bakal calon ketua umum mendapat perlakuan setara, visi-misinya didengar, dan pemilihan berlangsung demokratis.
Ketua Panitia Seleksi Munas V, Dr. Abidin, dalam dokumen refleksinya mencoba memberi tafsir lebih tenang.
Ia menyebut penundaan sebagai strategi cooling down, bukan kegagalan.
Namun, tafsir itu tak serta-merta meredam kritik publik.
Sebab, publik berhak mempertanyakan konsistensi nilai Lemhannas —yang mengajarkan integritas dan kepemimpinan negarawan— dengan praktik nyata alumninya.
Selama empat periode, kepemimpinan Agum Gumelar menjadi jangkar bagi IKAL.
