Lembaga itu hanya nama legal untuk menutupi operasi sejumlah pengusaha dari luar Kuansing yang membuka kebun sawit di kawasan hutan negara.
"Orang lokal cuma dipakai nama dan KTP-nya untuk bikin koperasi," ujar seorang warga Giri Sako yang meminta identitasnya disembunyikan. "Yang kerja, yang ambil hasil, dan yang pegang alat berat semua orang luar."
Mantan Humas Koperasi Soko Jati, Beni Sihombing, saat dihubungi enggan berkomentar. “Saya tidak bisa bicara soal itu,” katanya singkat, dilansir Kuansing Kita, pada Selasa, 10 Juni 2025.
Sementara Ketua Koperasi, Syarkawi, belum memberikan tanggapan meski sudah dihubungi berulang kali lewat pesan dan sambungan telepon.
Pembiaran yang Menular
Fenomena pembiaran ini bukan hanya terjadi di Logas Tanah Darat.
Di kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh, Kecamatan Pucuk Rantau, PT Melona disebut-sebut menguasai areal tanpa izin resmi.
Lahan di perbatasan Indragiri Hulu–Kuantan Singingi, milik pengusaha bernama Arthur, juga tak tersentuh.
Di sisi lain, warga kecil yang membuka satu atau dua hektare untuk bertahan hidup justru langsung diperiksa polisi.
Di Pucuk Rantau, seorang pemuka adat sedang diperiksa Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Kuansing karena membuka lahan di kawasan hutan negara.
Yayasan Riau Madani khawatir, ketimpangan penegakan hukum ini akan memicu krisis kepercayaan.
"Kalau koperasi besar tak ditindak, tapi petani kecil langsung diproses, ini sudah bukan soal hukum lagi, tapi ketidakadilan sistemik," ujar Direktur Riau Madani.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Kejati Riau maupun Satgas PKH Riau mengenai alasan lambannya penindakan terhadap lahan Koperasi Soko Jati.
Kepala UPT KPH Kuantan Singingi juga memilih bungkam. Semua pihak tampak enggan bersuara.
Yang tersisa adalah hutan yang terus ditebang dan sawit yang terus tumbuh di atas kawasan negara—sementara aparat penegak hukum masih memilih diam. ***