JAKARTA, RIAUSATU.COM – Belasan mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gamari) Riau dan dan DPW LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (Korek) Riau, Jumat (22/11/2024), menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Dalam aksinya, mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditengarai melibatkan IS, anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2024-2029, dan Kepala Kantor Cabang (KC) PT Bank Negara Indonesia (BNI) Bangkinang, Provinsi Riau.
Terungkap, kasus dugaan tipikor ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terjadi di BNI KCP Bangkinang pada periode 2021-2023, dengan kerugian negara berkisar ratusan miliar rupiah.
Dalam oprasinya, Ketua Umum Garmasi Riau, Mulyadi, menegaskan bahwa krupsi adalah musuh bersama yang merusak tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat.
‘’Kami menuntut Kejaksaan Agung RI untuk bertindak tegas dan transparan dalam menangani dugaan kasus korupsi ini. Jangan sampai ada oknum yang bermain atau melindungi pelaku pelanggaran hukum,” sebutnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua DPW Riau LSM Korek Riau, Miswan, meminta Kejaksaan Agung RI tidak menutup mata terhadap dugaan korupsi dana KUR BNI Bangkinang yang melibatkan oknum pejabat dan pihak bank.
‘’Ini adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat kecil, terutama mereka yang sebenarnya membutuhkan akses terhadap dana KUR untuk pengembangan usahanya,’’ ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga penghancuran kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi perbankan.
Baik Mulyadi maupun Miswan mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar untuk segera mengumumkan tersangka kasus dugaan penggelapan dana KUR BNI KC Bangkinang ini.
Seperti diberitakan media siber ini, pihak Kejari Kampar sedang menangani dugaan korupsi dana KUR pada PT BNI Kantor Cabang (KC) Bangkinang dari 2021 sampai dengan 2023.
Menurut informasi yang diperoleh, Kejari Kampar telah meningkatkan status penanganannya ke tahap penyidikan, dan diduga melibatkan anggota DPRD Kampar. ***