MEDAN, RIAUSATU.COM — Jejak puluhan perusahaan cangkang atau special purpose vehicle (SPV) terendus di balik pengelolaan armada kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS).
Peta kepemilikan yang rumit itu kini disorot Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), yang menilai pola tersebut bisa menjadi celah kebocoran penerimaan negara.
“Kalau semua kapal dikelola langsung oleh PIS, potensi tambahan pemasukan bagi negara bisa mencapai Rp10 triliun per tahun,” ujar Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, saat dihubungi di Medan, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurut Yusri, jaringan special purpose vehicle (SPV) yang digunakan PIS tersebar di sejumlah negara.
Tiap SPV rata-rata hanya mengelola satu hingga tiga kapal, namun direksinya diisi oleh staf dan karyawan PIS sendiri.
“Model seperti ini membuat pengawasan dan pajak menjadi kabur,” kata dia.
Jaring Perusahaan Cangkang
Dari catatan CERI, sedikitnya 70 kapal tanker disewakan lewat SPV di luar negeri.
Pola ini, menurut Yusri, sudah berlangsung lama.
“Silakan telisik lebih jauh, modus ini nyata-nyata berpotensi menggerus pajak negara,” ucapnya.
Dalam paparan VP HSSE PIS Ade Gunawan pada Indonesia Maritime Week 2025 (26 Mei 2025), disebutkan bahwa PIS mengoperasikan sekitar 755 kapal di seluruh dunia, 70 persen di antaranya beroperasi di dalam negeri.
Dari jumlah itu, 370 kapal dikelola PT Pertamina Trans Kontinental, 53 tanker oleh PIS Asia Pacific Singapore, dan 14 kapal oleh PIS Middle East.
Namun, menurut CERI, data tersebut tidak mencakup armada yang beroperasi di bawah SPV yang tidak tercatat secara terbuka.
“Di situlah masalahnya. SPV ini seperti bayangan yang sulit dilacak. Mereka beroperasi, tapi tidak transparan,” kata Yusri.
