Penuntut Umum Koharuddin menjelaskan, mekanisme ini hanya dapat diterapkan dengan sejumlah syarat tertentu.
Berlaku untuk Kasus Tertentu
Di antaranya, tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun, terdakwa belum pernah dihukum, serta bersedia membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban.
Meski demikian, pengakuan bersalah tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban.
Diharapkan Jadi Percontohan Nasional
Keberhasilan penerapan mekanisme ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kejaksaan negeri lainnya dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada pemulihan.
Adapun tuntutan yang diajukan berupa pidana pengawasan, yakni kewajiban mengikuti pengawasan pengajian selama dua minggu dengan durasi 30 menit setiap hari.***
