Maman menyebut, usulan soal porsi Bipih yang disampaikan Kemenag bisa dikatakan relevan apabila diterapkan pada tahun depan.
"Ini beberapa catatan dari Fraksi PKB di DPR RI yang menjadi concern kami di Panja Haji agar penyelenggaraan haji pada tahun ini berjalan sesuai dengan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba," ujarnya.
Sementara itu, seorang calon jemaah haji asal Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, bernama Wulan mengaku bahwa dia keberatan dengan usulan biaya haji 2023 menjadi Rp69 juta. Ia mengatakan, kondisi ekonomi usai dilanda pandemi Covid-19 masih belum kembali pulih. Ia meminta anggota DPR dapat memperjuangankan biaya haji tidak terjadi kenaikan.
"Kami berangkat ke Tanah Suci Mekkah pada 2023 untuk melaksanakan ibadah haji berharap tidak terjadi kenaikan," kata Wulan.***
