JAKARTA, RIAUSATU.COM - Co-founder Indonesian Energi and Environmental Institute (IE2I), Hangga Satya Yudha, menilai isu kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) disebabkan harga minyak dunia yang naik. Ia juga mengungkap solusi untuk mengatasi permasalahan harga BBM saat ini.
“Ada tiga solusi. Pertama, menaikkan harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar. Kedua, membatasi penggunaan dua jenis BBM subsidi tersebut dan ketiga, menambah dana subsidi energi sebesar Rp198 triliun,” tutur Hangga Satya Yudha di Jakarta, Sabtu 3 September 2022.
Selain itu, sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina perlu terus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan sehingga penggunaan BBM subsidi menjadi tepat sasaran.
Dikatakan olehnya, kenaikan harga minyak dunia diakibatkan oleh kondisi geopolitik, perang, serta kuota BBM bersubsidi yang diperkirakan akan habis Oktober ini. Hangga lanjut menjelaskan kenaikan harga BBM diwacanakan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menilai, penyesuaian harga BBM akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, inflasi, dan roda usaha nasional.
Saat ini, pemerintah telah mengalihkan dana subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun untuk bantuan sosial tunai, bantuan subsidi upah, dan bantuan sosial dari pemerintah daerah.
Sebagian masyarakat telah mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM sebesar enam ratus ribu rupiah untuk empat bulan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyalurkan BLT BBM di Jayapura, Papua dan Kepulauan Tanimbar, Maluku. Total penerima BLT BBM sekitar 20,6 juta orang.
Hangga mengatakan bahwa subsidi BBM, elpiji, dan listrik yang dialokasikan dalam APBN mencapai Rp502,4 triliun sesuai Perpres No. 98 Tahun 2022.
Namun harga minyak diperkirakan akan mencapai 105 dolar AS per barel, di atas penetapan Perpres yaitu 100 dolar AS per barel.
Dengan kondisi tersebut, apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, terutama Pertalite dan Solar, maka perlu ada tambahan subsidi sebesar Rp198 triliun.
“Jika Rp198 triliun tidak disediakan pada tahun ini, maka akan ditagih melalui APBN 2023,” ujar Hangga, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Menurut Hangga, potensi subsidi energi dalam negara akan membengkak menjadi Rp700 triliun yang tentunya menyulitkan pemerintah dalam mengembalikan defisit fiskal di bawah tiga persen tahun depan.
Dia menambahkan bahwa dia yakin keputusan yang diambil pemerintah mengenai harga BBM akan menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara.***
