YANG tergambar hanya satu: sulitnya bagi masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jangankan berpikir untuk membeli barang mewah atau untuk memenuhi kebutuhan sekunder lainnya seperti membangun rumah dan membeli kendaraan, untuk mempertahankan kelangsungan hidup saja sudah banyak yang mengaku kewalahan.
Pangkal penyebabnya adalah merosotnya nilai jual sejumlah komoditas perkebunan yang selama ini menjadi andalan perekomian masyarakat. Terutama gambir, sejak harganya tidak pernah membaik lagi di pasaran, sudah tidak sedikit petani yang frustasi untuk memelihara –apalagi menggantungkan harapan dan masa depan pada— komoditas itu.
Itulah gambaran yang tampak ketika mendatangi sejumlah perkampungan sentra produksi gambir di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX. Belakangan masyarakat di sejumlah kecamatan di kabupaten yang sama sudah mulai membudidayakan gambir. Daerah lain di provinsi yang sama, yang masyarakatnya banyak menggantungkan sumber ekonominya dari gambir adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
‘’Makmur apa?’’ ujar seorang petani gambir di Nagari (nagari merupakan unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat, sama dengan desa) Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, balik bertanya saat ditanya apa umpan balik ekonomi dari komoditas gambir yang ia kelola mampu membuat hidup diri dan keluarganya menjadi makmur? “Untuk cukup makan saja sudah susah.”
Menurut Bardi, 43, nama petani itu, jangankan berlebih, bisa saja komoditas yang dihasilkan perkebunannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah lebih dari cukup.
‘’Saya masih mengolah gambir karena memang tidak ada pekerjaan lain.’’ Ia juga bercerita, kebun gambir itu merupakan warisan orangtuanya, keterampilannya mengelola gambir juga merupakan warisan. ‘’Saya bersama saudara-saudara tidak pernah diajarkan orangtua untuk mengelola usaha di luar gambir,’’ katanya, belum lama ini.
Kondisi terberat dirasakan saat nilai jual gambir rendah, seperti yang dirasakan selama beberapa tahun belakangan, sementara keterampilan lain untuk mencari nafkah hampir tidak punya. ‘’Terpaksa tetap mengolah gambir agar bisa bertahan hidup,’’ ia menambahkan.
Harga jual gambir sejak beberapa tahun belakangan benar-benar membuat petani gambir “sesak nafas.” Dengan nilai jual di tingkat pedagang pengumpul yang tak pernah melewati angka Rp20.000 –yang tersering malah antara Rp15.000 sampai Rp16.000/kg—upah yang diperoleh oleh setiap pekerja di ladang gambir setiap hari kerja hanya Rp60.0000.
‘’Bisa apa dengan upah sebanyak itu,’’ keluhnya lagi. Boleh jadi tak membeli beras, karena untuk kebutuhan itu diperoleh dengan mengelola areal persawahan, tapi dengan uang sebesar Rp60.000 apa yang bisa dilakukan untuk menghidupi sebuah keluarga—apalagi keluarga yang sudah terlanjur terlilit utang seperti mengkredit ini dan itu?
‘’Sejak zaman Jokowi ini harga gambir tidak pernah naik,’’ tambah Bardi, sejurus kemudian. ‘’Katanya Jokowi pro-rakyat, apa buktinya?’’
Bardi jelas tak paham apa yang dimaksud dengan mekanisme pasar, suplay dan demand, dan lainnya. Yang ia tahu, selama sekian kali pergantian generasi, gambir merupakan komoditas andalan masyarakat di kampungnya, yang seketika bisa mengubah nasib seseorang dari melarat menjadi punya banyak harta.
Sejumlah rumah konstruksi permanen di perkampungan itu sebagian besar di antaranya dibangun dari hasil ladang gambir, berikut sejumlah perabotan mahal yang ada di dalamnya. Begitu pun kendaraan yang lalu-lalang saban waktu, baik roda dua atau empat, juga diperoleh dari hasil ladang gambir. Boleh jadi untuk waktu tertentu harga gambir kurang baik, tapi seketika bisa naik tiba-tiba tanpa diduga.
Tapi sejak Jokowi menjadi Presiden di negeri ini, ‘’Harga gambir membaik serasa hanya mimpi,’’ ungkap Bardi.
Ia lalu menceritakan di zaman republik ini dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ‘’Benar-benar kita merasakan kemerdekaan yang sebenarnya, setidaknya di bidang ekonomi.’’
Dikatakan Bardi, di zaman Presiden SBY gambir pernah mencapai puncak harga tertinggi sepanjang sejarah, mencapai Rp125.000/kg di tingkat pedagang pengumpul. Julukan sebagai “emas cokelat’ yang pernah dilekatkan ke gambir, di zaman SBY seperti bersua ruas dengan buku.