JAKARTA, RIAUSATU.COM-Presiden Joko Widodo, tengah menyiapkan program mulia untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat miskin berupa voucher pangan. Voucher pangan ini merupakan pengganti program raskin.

Namun, Presiden harus berhati-hati dalam meneken keputusannya, alih-alih bertujuan mulia, keputusan Presiden bisa membuahkan malapetaka bagi ketahanan pangan nasional.

Wakil Ketua Komisi IV, DPR RI, Herman Khaeron, menilai, dengan adanya voucher pangan maka sejumlah 15,5 juta permintaan baru yang berasal dari penerima raskin bakal muncul.

Padahal, kata Herman, pada saat yang sama fluktuasi harga beras dengan adanya raskin saja masih terjadi. ''Ini yang mesti hati-hati,'' tutur Herman di Jakarta, Rabu (18/5/2016), sebagaimana dilansir inilah.com.

Namun, lanjut dia, sebaliknya jika voucher pangan dialokasikan ke daerah-daerah yang basis konsumsi masyarakatnya kepada pangan lokal seperti umbi-umbian dan sagu program ini bisa menjadi instrumen kekuatan pangan nasional.

''Kalau ini yang terjadi sistem ketahanan pangan kita jadi lebih kuat. Diversifikasinya terjadi dari tingkat bawah. Harganya juga akan menyesuaikan terhadap pangan lokal d isana dan di sisi lain permintaan terhadap raskin atau beras juga menurun,'' ungkapnya.

Dia melanjutkan, jika situasi ini tercipta alhasil harga beras bisa stabil maka konsumsi beras bisa diturunkan dan ini bakal menggairahkan produksi pangan lokal.

Jadi, lanjut dia, selanjutnya bagaimana keputusan presiden akan melanjutkan program raskin atau voucher pangan.

''Saya berikan bahan pertimbangan kalau raskin saat ini adalah bagian dari integral sistem ketahanan pangan nasional yang mau tidak mau bisa mengintervensi harga di pasar,'' jelas dia. (dri)