JAKARTA, RIAUSATU.COM-Penelitian Koalisi atas Responsi Bank dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mencatat, akses informasi edukasi yang disediakan bank tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sangatlah minim.

Sularsih, Anggota Tim Analisis YLKI menyebutkan, selama ini, pihak bank selalu lepas tangan terhadap wanprestasi yang dilakukan developer, dalam berbagai bentuk.

''Mulai dari gagal bangun, status tanah . bangunan yang bermasalah, dan tidak adanya kepastian refund,'' katanya kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu, sebagaimana dilansir inilah.com.

Dengan jumlah backlog yang mencapai 13,5 juta unit rumah pada 2014, kata Sularsih, bakal semakin menjulang. Lantaran pembangunan rumah hanya 400.000 unit per tahun.

Akibatnya, lanjut Sularsih, ketimpangan suplai itu menyebabkan harga rumah di Indonesia menjadi melambung tinggi hingga tak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.Karena itulah keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini bank sangat diperlukan. ''Bank sangat diperlukan melalui KPR, tapi peran bank ini belum jelas,'' tuturnya.

Dia bilang, bank dalam penyediaan properti ternyata tidak menjamin proses penyediaan rumah dan KPR bebas dari masalah.

''Adanya pembatasan pemilihan produk, serta kurangnya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dalam praktek lapangan adalah masalah utama yang masih terjadi sampai saat ini,'' pungkas dia. (dri)