JAKARTA, RIAUSATU.COM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap dugaan persoalan serius dalam pengelolaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
Dalam temuan terbarunya, BPK menyebut potensi kerugian negara yang terkait persoalan tersebut mencapai sekitar Rp1,3 triliun.
Temuan itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.
BPK menyoroti lemahnya pengawasan dokumen kredit, persoalan penyelesaian sertifikat rumah debitur, hingga dugaan penggunaan data debitur yang tidak akurat dalam proses persetujuan kredit.
Kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut ribuan debitur KPR serta melibatkan pengembang perumahan dalam skema pembiayaan yang dinilai tidak berjalan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan.
“Akibatnya, berpotensi merugikan PT BTN minimal sebesar Rp707,18 miliar atas proses penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut,” demikian dikutip dari keterangan resmi BPK, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Selain itu, BPK juga mencatat potensi kerugian sebesar Rp628,45 miliar yang berkaitan dengan 1.215 debitur KPR pada PT BAS selaku pengembang.
Sertifikat Rumah Debitur Tertahan
Dalam laporannya, BPK menemukan masih banyak sertifikat kepemilikan rumah debitur yang belum terselesaikan dan tertahan di sejumlah pihak ketiga.
Persoalan itu melibatkan pengembang, notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga bank lain.
Kondisi tersebut dinilai berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur sekaligus meningkatkan potensi kredit bermasalah di BTN.
Tak hanya itu, BPK juga menemukan indikasi penggunaan modus pinjam nama oleh 1.215 debitur dengan baki debet atau sisa pinjaman mencapai Rp628,45 miliar.
Sorotan terhadap Program KPR Simple
BPK secara khusus menyoroti pelaksanaan program KPR Simple yang dijalankan BTN bersama PT BAS atau Banua Anugerah Sejahtera.
Dalam skema itu, debitur diduga memperoleh pembiayaan angsuran kredit dari pihak pengembang.
