.jpg)
SEMPAT tertunda karena pernah dijadwalkan sebelumnya, DPRD Provinsi Riau akhirnya jadi juga menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum (panum) fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2017, yang digelar di gedung DPRD Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Kamis (5/4/2018).
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, dalam sidang ini Plt Gubri (Pelaksana Tugas Gubernur Riau) diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi. Juga tampak hadir unsur Forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah) Riau, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau dan anggota DPRD Riau serta undangan lain.
Dalam jawaban pemerintah terhadap LKPj Gubri tahun anggaran 2017, Sekda Ahmad Hijazi yang menyampaikan jawaban, menjawab sejumlah pertanyaan dari delapan Frkasi DPRD Riauyang terdiri dari Fraksi Golkar, F PDI-P, F Demokrat, F PAN, F Gerindra Sejahtera, PKB dan Fraksi Gabungan Nasdem-Hanura, yang disampaikan pada paripurna pandangan umum fraksi DPRD sebelumnya.
Sebelum membacakan jawaban LKPj setebal 23 halaman tersebut, Plt Gubri yang diwakili Sekda Prov Riau Ahmad Hijazi mengungkapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran serta masukan yang disampaikan delapan fraksi di DPRD Riau. “’Sejumlah pertanyaan, saran, dan masukan merupakan hal yang sangat berharga bagi kami,’’ katanya.
Dalam pidato jawaban pemerintah, Ahmad Hijazi mengklaim, yaitu meski tantangan perekonomian cukup berat, terutama sebagai imbas kondisi perekonomian global, namun tingkat kesejahteraan masyarakat Riau justru menunjukkan peningkatan. Menjawab pertanyaan anggota dewan soal rendahnya realisasi pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2017, menurut Sekdaprov, disebabkan proses perencanaan yang terlambat.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Hijazi memaparkan sejumlah capaian yang berhasil diraih Pemprov Riau, terutama sepanjang tahun 2017. Di antara capaian itu, menurut Hijzai, adalah trend pembangunan yang positif, keberhasilan menekan jumlah penduduk miskin di daerah ini, dan keberhasilan Pemrpv Riau mengantisipasi sejumlah bencana alam, terutama karhutla (kebakaran hutan dan lahan).
‘’Upaya yang sungguh-sungguh untuk mengantisipasi bencana karhutla telah membuahkan hasil yang menggembiarakan, antara lain peristiwa karhutla yang menyebabkan terjadinya kabut asap sudah bisa ditkan sedemikian rupa,’’ kata Hijazi, sambil menambahkan bahwa keberhasilan Riau dalam mengantisipasi karhurtla dan menekan kabut asap mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Ihwal angka pertumbuhan ekonomi, menurut Hijazi, salah satu upaya strategis yang dilakukan jajaran Pemprov Riau adalah berupaya mendorong percepatan pengesahan Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah) Provinsi Riau. ‘’Karena keberadaan perda itu berdampak terhadap pembangunan di Riau, termasuk juga bagi kegiatan investasi yang masih sangat diharapkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi,’’ katanya.
Ia juga memaparkan secara detail tentang keberhasilan Pemprov Riau dalam menekan jumlah penduduk miskin. Dikatakan, kalau pada September 2017 angka penduduk miskin di Riau tercatat sebesar 7,41 persen, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 1,04 persen dibandingkan dengan September 2016. Sementara angka pengangguran terbuka tahun 2016 sebesar 7,42 persen, menjadi 6,22 persen tahun 2017, atau mengalami penurunan sebesar 1,20 persen.
‘’Sejumlah sektor seperti pertanian, perkebunan, perikananan, peternakan dan tata niaga sejauh ini masih memberi peluang besar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,’’ kata Hijazi. Sejalan dengan itu, tambah Sekdaprov, sektor-sektor yang masih menjadi tulang punggung perekonomian di daerah ini selain sektor industri, adalah pertanian, perkebunan, dan lainnya.
Terkait kurang efektifnya BUMD (badan usaha milik daerah) milik Pemprov Riau, Hijazi, Pemprov akan melakukan kajian pada masing masing BUMD tentang berapa target laba yang dapat dicapai untuk tiga tahun ke depan. Sedangkan terkait tingginya tingkat inflasi, kata Sekdaprov, dipicu oleh lalulintas produk makanan. ;’’Meski demikian tingkat inflasi tersebut masih dalam kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 4 plus minus 1 persen,’’ katanya.
Dalam kesempatan yang sama melalui Sekdaprov Ahmad Hijazi, Pemprov Riau juga menjelaskan soal pencapaian IPM (indeks pembangunan manusia) di Riau. Dikatakan Hijazi, IPM Riau tahun 2016 tercatat sebesar 71,20, di mana angka ini lebih tinggi dari rata rata nasional sebesar 70,18. ‘’Artinya, dalam soal IPM, Riau tertinggi keenam se-Indonesia,’’ terangnya.
Sementara angka harapan hidup, dijelaskan, mencapai 70,97, yang berarti bà nyak tahun yang dapat ditempuh penduduk Riau rata rata 71 tahun. Demikian pula halnya dengan harapan lama sekolah sebesar 12,86. ‘’Artinya anak usia sekolah di Riau memiliki peluang menamatkan pendidikan lulus SMA atau D1. Sedangkan pengeluaran per kapita mencapai Rp 10,465 juta per tahun,’’ paparnya.
Pada bagian lain, Ahmad Hijazi mengatakan pelayanan kesehatan bukan hanya tanggungjawab Pemprov Riau, melainkan juga menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang ada di Riau. Untuk itu, menurutnya, perlu koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara Pemprov Riau melalui dinas terkait dengan semua pemkab/pemkot untuk menangani persoalan kesehatan.
