"Perusahaan-perusahaan itu mendapat rekom, izin dari kepala daerah dan pusat, itu sebabnya kita bisa meminta untuk melakulan pemekaran agar kebijakan bisa lebih berpihak pada masyarakat Riau," katanya.
Diharapkan, lanjut dia, ke depan kewenangan daerah untuk menuntut bagi hasil bisa lebih maksimal jika dilakukan pemekaran.
Saat ini menurut dia, porsi APBN untuk Riau masih sangat sedikit, padahal DBH (dana bagi hasil) nilah yang nantinya akan membantu masyarakat Riau.
Lihat kondisi dunia pendidikan, terangnya, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, jumlahnya pun masih tetap tertinggal dengan daerah-daerah lainnya.
"Di pelosok-pelosok desa di Riau, masih banyak anak-anak pergi sekolah menempuh jarak begitu jauh. Ini sangat miris," paparnya.
Maka tegasnya lagi, sudah saatnya semua pihak, para tokoh-tokoh masyarakat Riau dari berbagai lintas suku, para wakil rakyat mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga DPR RI, harus bersama-sama mendukung rencana pemekaran Riau.
"Riau harus mampu bangkit demi masa depan yang lebih baik. Pemekaran akan memengaruhi pembangunan segala sektor di daerah ini," pungkas Syamsul Rakan. ***