PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Ialah H Syamsul Rakan Chaniago SH MH yang menegaskan bahwa, Provinsi Riau sangat layak dimekarkan agar pembangunan di berbagai wilayah Negeri Lancang Kuning itu menjadi merata.
Menurut tokoh masyarakat Riau itu, terdapat sejumlah alasan kuat mengapa Provinsi Riau layak dimekarkan dengan penambahan jumlah kabupaten/kota; salah satunya provinsi ini telah berkontribusi besar terhadap pemasukan negara.
"Kalau dihitung berapa banyak sumbangsih daerah ini untuk negara, jadi banyak nanti yang sakit hati dan 'dongkol'," tegas mantan Hakim Agung Tipikor di Mahkamah Agung RI itu, dalam perbincangannya dengan sejumlah media, di Pekanbaru, akhir pekan lalu.
Logisnya begini, terangnya, luas wilayah Riau sama dengan 140 persen dari luas wilayah Sumatera Barat. Bahkan, lebih luas dari DKI Jakarta.
Sehingga, demikian Syamsul Rakan, Provinsi Riau layak untuk dimekarkan agar pembangunan di berbagai wilayah ini menjadi merata. Dan, mestinya pembangunan Riau lebih maju dari Sumbar.
Hari ini Sumbar dengan jumlah penduduk 5,8 juta terdiri dari 19 kabupaten/kota. Namun, pembangunan di provinsi itu telah merata, semua jalan sampai ke kampung-kampung bahkan hingga ke puncak kaki gunung di Sumbar sudah aspal.
"Bagaimana Riau? Sampai hari ini di sejumlah wilayah Riau masih banyak yang belum tersentuh pembangunan, bahkan terlalu banyak akses jalan yang mengalami kerusakan namun belum ada perbaikan sama sekali," bebernya.
Menurut Syamsul Rakan, hal itu karena terlalu besarnya cakupan wilayah administrasi untuk satu kabupaten/kota di Riau, sehingga sulit untuk pemerataan pembangunan.
Saat ini luas wilayah Riau mencapai 87.023,66 km per segi dengan jumlah penduduk mencapai 6,8 juta jiwa, sementara luas wilayah Provinsi Sumbar 42.012,89 km per segi dengan penduduk hanya 5,8 juta jiwa.
"Namun dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih kecil itu, saat ini Sumbar memiliki 19 kabupaten/kota, sementara Riau yang luas wilayah dan jumlah penduduknya jauh lebih besar hanya ada 12 kabupaten/kota," sebutnya.
Kondisi itu yang kemudian menurut Syamsul Rakan membuat Provinsi Riau menjadi tertinggal di segala sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan.
"Jadi alasan mengapa Riau butuh pemekaran, pertama karena luas wilayah yang cukup besar, kemudian jumlah penduduk yang signifikan pertambahannya, serta karena masih minimnya pembangunan di sejumlah wilayah," sergahnya.
Patut diketahui, tegas Syamsul Rakan, dampak dari minimnya pembangunan dan kurangnya perhatian adalah masih tingginya angka kemiskinan di Riau.
"Kita lihat di Kota Pekanbaru saja, masih banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi, apalagi di daerah-daerah kabupaten-kabupaten yang berada jauh atau di pinggiran," ujarnya.
Persoalan lain yang membuat miris Syamsul Rakan adalah, dari begitu banyak kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi hutan tanam industri maupun perkebunan kelapa sawit di Riau, dominan dikuasai para korporasi.