JAKARTA, RIAUSATU.COM – Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ) yang juga Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen. Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si menyatakan mendukung rencana pemekaran kabupaten/kota Provinsi Riau.
"Secara moral saya mendukung wacana ini. Namun tentu harus melihatnya dari banyak aspek, termasuk juga situasi dan kondisi saat ini," kata Komjen Gatot saat menjamu Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau di rumah di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Dalam pertemuan itu, Komjen Gatot memberikan respon baik terkait rencana pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Riau, terutama yang pernah diusulkan oleh masyarakat Riau dan diputuskan DPRD Riau.
Dalam pertemuan tersebut, Komjen Gatot selaku Ketua Umum PMRJ didampingi Sekjen Suhada. Sementara tim independen pemekaran diwakili HM Nasir Day, H Novrizon Burman, Budi Prasetyo, dan Yogi Ramadhan Dwiputra.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menjelaskan, rencana pemekaran sangat baik untuk memperpendek rentang kendali administrasi pemerintahan dan juga berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
"Tapi mengingat sekarang merupakan tahun politik atau jelang Pemilu, konsentrasi pemerintah terfokus ke sana, dan mungkin saja pemekaran akan dilakukan pada pemerintahan selanjutnya," kata Gatot.
Sementara itu tokoh masyarakat Riau, Nasir Day, mengungkapkan terimakasih atas sambutan dan waktu yang telah diberikan Ketum PMRJ terhadap tim independen insiator pemekaran kabupaten/kota Provinsi Riau.
"Kami disambut baik dan beliau juga memberikan masukan dan arahan yang sangat bijak." kata Nasir Day.
Sebelumnya Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau telah menjadwalkan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti di Senayan.
Koordinator Tim Insependen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Syamsul Rakan Chaniago mengatakan, seluruh tokoh masyarakat dari berbagai wilayah kabupaten/kota telah sejalan dan sependapat untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
"Kita sudah ketemu dengan ketua dan seluruh anggota Komisi I DPRD Riau, para tokoh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), para tokoh di Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), para tokoh masyarakat di sejumlah wilayah kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.
Pada intinya semua sepemahaman dan sepakat bahwa pembentukan DOB ini akan memberi dampak positif bagi percepatan pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan rakyat," kata Syamsul Rakan.
Syamsul menjelaskan, saat ini ada sejumlah aspirasi masyarakat untuk pembentukan beberapa DOB, beberapa telah diwacanakan bahkan telah sampai ke program legislasi nasional (Prolegnas) sejak beberapa tahun silam.
Sejumlah wacana DOB yang telah sampai pada tahapan Prolegnas adalah; wacana Kabupaten Indragiri Selatan pisah dari Indragiri Hilir, Gunung Sahilan yang pisah dari kabupaten induk Kampar, kemudian Rokan Darussallam yang pisah dari Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Menyusul wacana DOB lainnya meliputi Kabupaten Indragiri Utara (Inhil), Kota Duri (Bengkalis), Kuantan Hulu (Kuansing), Kota Bagansiapiapi (Rohil), Kota Perawang (Siak), Tambusai Raya (Rohul), dan Tapung Raya (Kampar). ***