PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Belakangan ini masyarakat Riau heboh dengan beredarnya dokumen Muhammad Nasir, anggota Komisi VII DPR RI, yang disebut-sebut mencatut nama Ketua KPK RI Firli Bahuri untuk memuluskan dan mendapatkan proyek triliunan rupiah di PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Wakil Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Muhammad Herwan, menilai perbuatan Muhammad Nasir yang diduga "menganggarkan" nama Ketua KPK untuk mendapatkan proyek sama dengan mempermalukan masyarakat Riau.
"Kami meminta kepada aparat penegak hukum baik Polda Riau maupun Kejaksaan Tinggi Riau mengusut dan menindak secara tegas indikasi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Muhammad Nasir," ujar Muhammad Herwan, kepada media siber ini, Sabtu (14/10/2023).
Seperti diberitakan riausatu.com, jagad media sosial nasional maupun Riau, Selasa (10/10/2023), heboh. Gegara pengguna X.com, nama baru Twitter pagi itu men-twit postingan akun @PartaiSocmed.
Tak tanggung-tanggung, akun @PartaiSocmed mengunggah dokumen berisi dugaan anggota Komisi VII DPR RI, M Nasir, menggunakan nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk mendapatkan sejumlah proyek di PT. PHR.
"Dari pada thread-nya kepanjangan kami bocorkan saja dokumen dugaan korupsi PHR yg melibatkan nama M Natsir, Firli, dll.
Proyek pengadaan di PHR itu 57 T/tahun dan para pejabat Pertamina tersandera oleh mereka," tulis @PartaiSocmed sebagai prolog, sebelum memposting dokumen di bawahnya.
Dalam dokumen yang tidak dijelaskan bagian dari apa tersebut, disebutkan kalau M Nasir anggota DPR Dapil Riau itu selalu menggunakan nama dan foto Ketua KPK Firli Bahuri untuk memaksa mendapatkan proyek di PHR.
BERITA TERKAIT:
Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Riau, semestinya sebut Herwan, Muhammad Nasir menjaga nama baik Provinsi Riau dan memperjuangkan kepentingan masyarakat daerahnya; bukan malah mengedepankan kepentingan bisnis pribadi atau keluarga.
"Catat dan perlu diingatkan buat dinasti politik Muhammad Nasir dan keluarganya, Riau adalah negeri melayu yang identik dengan Islam. Negeri yang menjunjung tinggi marwah dan integritas, mengedepankan tindak dan perilaku santun," tegasnya.
Herwan mengingatkan lagi, seharusnya Muhammad Nasir sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah migas, mempriotaskan dan membantu mempercepat realisasi PI 10 persen di Wilayah Kerja (WK) Rokan maupun WK Migas lainnya.
Dia mengungkapkan, sebelumnya Muhammad Nasir juga pernah meminta Pemerintah membatalkan kontrak kerja (WK) Migas CPP Block yang sudah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas kepada PT Bumi Siak Pusako (BSP).
"Muhammad Nasir tidak pernah tahu bagaimana berat dan berdarah-darahnya rakyat Riau berjuang mendapatkan hak pengelolaan WK Migas CPP (coastal plains and pekanbaru) Block tersebut di tahun 1998," beber Herwan