JAKARTA, RIAUSATU.COM - Anies Baswedan mendapat dukungan nyapres saat menghadiri acara Forum Ka'bah Membangun (FKM) dan Forum Ulama Membangun di Grand Pacific Hall, Sleman pada Rabu (16/11/2022).
FKM ini berasal dari kader dan konstituen PPP, yang secara sikap politik lebih cepat mengambil keputusan dari organisasi PPP.
Analis dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai ada beberapa analisis yang menyebabkan dukungan FKM terhadap Anis Baswedan.
Pertama, FKM ini adalah kader dan konstituen PPP yang kecewa dengan partai, karena lebih memilih berlawanan secara narasi politik keinginan politik basis pemilihnya.
Kedua, dengan PPP tidak mentertibkan gerakan ini bukti bahwa partai secara organisasi khawatir basis pemilih lari ke partai lain. Ketiga, PPP masih tersandara dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai saat ini belum berani juga mengumumkan Capres atau Cawapres, sehingga kader PPP lebih memilih memperjuangkan aspirasi politik sendiri dari pada menunggu keputusan partai.
“PPP itu harus realistis. Tujuan menang di Pilpres itu tentu keinginan semua partai karena punya peluang masuk pemerintahan. Namun, kecil dampaknya jika Capres yang diusung menang di Pilpres, tetapi partai gagal masuk parlemen. Selain daya tawar politik rendah, posisi strategis juga tidak akan diberikan," ujar Arifki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/11/2022).
Menurut Arifki, FKM gerakan yang memperlihatkan bahwa terjadi “Split Ticket Voting” di PPP, dimana keputusan organisasi partai dan basis pemilihnya berbeda. Perbedaan sikap politik ini tentu akan berdampak buruk kepada partai. Pertama, PPP akan mengulangi situasi yang sama di Pemilu serentak 2019.
Dimana PPP berbeda sikap dengan basis pemilih dalam menentukkan capres, sehingga ini dianggap salah satu yang menyebabkan PPP menjadi partai terakhir yang masuk parlemen. Kedua, PPP harus siap menerima kondisi yang dialami oleh Hanura di Pemilu 2019.
Salah satu partai yang diprediksi mengalami “Split Ticket Voting” di Pemilu 2019, rela gagal masuk parlemen karena terlambat dalam mengelola perbedaan sikap partai dan basis pemilih.
