JAKARTA, RIAUSATU.COM-Ketua DPP Partai Golkar Bidang Polhukam, Yorrys Raweyai mengaku partainya banyak dirugikan dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015 lalu. Hal tersebut lantaran banyak ketua Golkar di daerah yang keluarganya sibuk menjadi kader di partai lain.

''Jadi begini, kan banyak contoh, bapaknya kebetulan gubernur, ketua Golkar. Istrinya masuk jadi calon anggota DPR dari partai lain, anaknya juga begitu, Pasti Golkar-nya kalah. Jadi itu enggak boleh,'' ujar Yorrys di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (13/6).

Yorrys menambahkan, perolehan suara Golkar menjadi turun lantaran kader di daerah tidak solid. oleh karena itu, dalam Pilakada serentak pada tahun 2017 mendatang, hal itu tidak boleh terjadi.

''Perolehan kita turun. Dia mempertahankan legalitas dia di daerah, sebagai ketua Golkar, pemerintahan, tapi di tingkat nasional dia kasih keluarga dia yang bukan Golkar,'' tandasnya, sebagaimana dilansir merdeka.com.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid. Menurut Nurdin, dalam rangka memperkuat kaderisasi dan kedisiplinan partai, petunjuk pelaksanaan (Juklak) Musda dirubah.

''Tidak diperkenankan calon ketua itu punya garis turunan satu arah, anak istri suami, tidak boleh dalam satu wilayah kerja. Itu yang baru,'' ujar Nurdin.

Hal tersebut dibuat agar kader Golkar mulai daerah hingga pusat fokus pada pemenangan Pemilu. Salah satunya agar bisa memenuhi target pemenangan Pilkada 55 persen bisa tercapai.

''(Jika) saya ketua Golkar misalnya, istri atau anak saya di partai lain, bagaimana saya bisa fokus untuk Golkar. Faktornya salah satunya banyak ketua Golkar yang bupati, yang istri dan keluarganya ada di mana-mana, sehingga saat Pileg, dia tidak fokus untuk Golkar,'' jelasnya.

Sedangkan syarat kedua ialah ketua Golkar harus berdomisili di wilayah kerjanya. Misalnya berdomisili di Jakarta, maka tidak boleh menjadi ketua Golkar di provinsi.

Selain itu, dalam rapat pleno sore tadi di Kantor DPP Partai Golkar, dibahas pula mengenai strategi konsolidasi. Target Musda di tingkat desa bulan Juli harus selesai. Sedangkan Musda kabupaten/kota dan provinsi harus selesai September dan Desember.

''Ada yang baru di Juklak Musda,? yaitu filosofinya adalah kaderisasi. Yaitu bagi ketua Golkar yang sudah dua periode, itu bisa diizinkan untuk periode ketiga apabila dia punya prestasi, prestasinya terukur dalam Juklak itu. Misalnya meningkatkan perolehan kursi DPR, perolehan kursi suara, Pilkada, ada ukuran-ukurannya, sekarang jelas, dulu kan kurang jelas,'' pungkasnya. (dri)