Kondisi itu diperparah dengan pandemi Covid-19 yang membuat seluruh aktivitas berhenti. “Jadi tak ada niat sedikitpun menelantarkan lahan tersebut,” ujarnya.
Sampai akhirnya awal 2022, BPN Wilayah Riau menyurati pihak PT. TUM. Sesuai kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, melalui Panitia C, BPN Riau mengundang perusahaan untuk dimintai keterangan soal tidak adanya progres di lahan tersebut.
Sidang Panitia C Evaluasi Tanah Terlantar Objek HGU No 00146 dan 00147 atas nama PT. Trisetia Usaha Mandiri, dipimpin langsung Ketua Panitia C yang juga Kepala Kantor Wilayah BPN Riau, M. Syahrir, A.Ptnh., SH, MM. Berlangsung di Kantor Wilayah BPN Riau pada 03 Maret 2022. Dihadiri juga utusan dari Pemkab Pelalawan.
Dalam Sidang Panitia C tersebut, ungkap Aznur, diambil keputusan bahwa PT. TUM diberi waktu selama 60 (hari) untuk mengusahakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah dimiliki atau dikuasai sesuai PP No 20 Tahun 2021.
Mematuhi kesepakatan itu, menurut Aznur, pihaknya mulai bekerja dengan memasukkan alat berat. Dimulai dengan membangun jalan masuk dan pembersihan lahan.
“Di saat kami sedang bekerja, pertengahan Juni lalu ada kelompok masyarakat yang demo dan menyandera alat berat yang sedang bekerja,” ungkap pengusaha asal Rokan Hilir ini.
Seperti diketahui, demo dan penolakan keberadaan PT. TUM di Pulau Mendol ini terus berlanjut dan didukung FM-PPM yang bergerak aktif meminta dukungan seluruh stake holder di Pelalawan. Dukungan tersebut semakin menguat hingga Ketua DPRD, LAMR dan Bupati Pelalawan.
Menghadapi penolakan ini, Aznur hanya bisa pasrah. Tapi ia tetap maju, siap menghadapi risiko apapun. Senin, 8 Agustus 2022, pihaknya hadir memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Pelalawan.
Dalam RDP itu, lanjutnya, pihak perusahaan baru tahu bahwa Pemkab Pelalawan sudah mencabut IUP-B PT. TUM pada 2020 lalu. Untuk itulah mereka datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan guna memastikan hal tersebut.
“Saat itu juga baru kami tahu bahwa memang ada surat pencabutan IUP-B. Sekaligus kami terima Surat Peringatan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Surat Keputusan Pencabutan IUP-B yang ditandatangani Bupati Pelalawan Haris,” jelasnya.
Menurut pengakuan Aznur, selama ini pihaknya tidak pernah menerima surat peringatan dan pencabutan itu. Urutan tanggalnya adalah SP pertama tanggal 16 Agustus 2019, SP kedua 16 Desember 2019, dan SP ketiga 13 April 2020. Sedangkan surat pencabutan IUP-B terbit bersamaan pada tanggal yang sama dengan SP ketiga.
“Silakan analisa sendiri. Sampai Senin, 8 Agustus 2022 lalu, kami tidak pernah menerima satu lembarpun surat dari Pemkab Pelalawan, baik itu surat peringatan maupun mengenai pencabutan IUP-B,” tegas Aznur.
Pada saat pihak PT. TUM sedang dimintai keterangan di DPRD Pelalawan, tim dari Polres Pelalawan yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Guntur Muhammad Toriq, gerak cepat dengan turun langsung ke Pulau Mendol menggunakan helikopter. Pihak kepolisian memasang police line di areal yang tengah dikerjakan PT. TUM
Dari kronologis kejadian di atas, kata Aznur lagi, pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan kebun kelapa sawit
di Pulau Mendol. Itu sudah merupakan janji perusahaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tempatan.
Dukung PT. TUM
Menurutnya, tidak semua masyarakat yang menolak program pembangunan itu. Masih banyak yang mendukung perusahaan. Itu dibuktikan dengan adanya dukungan dari Forum Pendukung Investasi Penyalai (FPIP).
