PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Beragam komentar dilontarkan sejumlah tokoh masyarakat Riau, pemerhati, dan aktivis terkait rencana DPRD Provinsi Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecelakaan Kerja di Wilayah Kerja (WK) Rokan, yang mengakibatkan tujuh nyawa pekerja migas meninggal dunia
Ada yang pesimis dan ada yang marah karena beranggapan manajemen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) –operator yang mengelola WK Rokan– telah melecehkan lembaga legislatif lantaran Jaffee A Suardin selaku direktur utama, selalu mangkir diundang hearing oleh Pimpinan dan Komisi V DPRD Riau.
Asri Auzar, tokoh Riau asal Rokan Hilir misalnya, miris melihat lembaga DPRD Riau tidak dihargai. "Ini sangat melecehkan dan memalukan masyarakat Riau. Lembaga negara seperti DPRD saja tidak dihargai, bagaimana pula dengan ada keluhan masyarakat tempatan," sebut mantan Wakil Ketua DPRD Riau ini, Selasa (7/2/2023).
Pendapat kritis dilontarkan oleh Yusri Usman, pemerhati migas. "Apakah masih tepat dikatakan (DPRD Riau) sebagai lembaga terhormat? Kenapa baru sadar jika benar dilecehkan?," tanya Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) ini, dalam kesempatan terpisah.
Terpisah tokoh Riau lainnya, Dr Elviriadi berpendapat, pembentukan pansus oleh DPRD Riau tidak efektif karena PT PHR punya kekuatan politis di tingkat Nasional.
"Yang pegang kontrak bisnis miliaran rupiah (di PT PHR) itu, orang-orang yang punya posisi kuat dalam struktur negara," beber pakar lingkungan hidup ini, pada hari yang sama.
Jadi apa solusinya? "Massa (melakukan) aksi, itu opsi yang tersisa. Kalau pemerintah daerah dan atau DPRD, jelas bukan tandingan PHR," pungkas Elviriadi.
Seperti diberitakan, setelah dipanggil beberapa kali untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Pimpinan dan Komisi V DPRD Riau terkait kecelakaan kerja di WK Rokan, Dirut PT PHR Jaffee A Suardin, tidak pernah hadir.
Akhirnya, Ketua DPRD Riau Yulisman menegaskan, segera membentuk Pansus DPRD Riau terkait kecelakaan kerja di WK Rokan yang telah memakan korban jiwa tersebut.
Berita Terkait:
https://www.riausatu.com/peristiwa/pr-4297332477/parlemen-riau-tak-butuh-dirut-pt-phr-ketua-perintahkan-bentuk-pansus-kecelakaan-kerja
"Kita tidak akan panggil lagi PHR. Pansus akan turun bersama Kemenaker. Nanti apabila ada hal-hal (di PHR) yang melanggar secara hukum , kita langsung rekomendasikan saja (untuk diusut)," tegas Yulisman, dalam forum resmi RDP DPRD Riau. ***