PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Sejak Wilayah Kerja (WK) Rokan dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada 9 Agustus 2021, per 18 Januari 2023 sudah tujuh kali peristiwa kematian kerja terjadi di sana.
Miris atas peristiwa ini, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau (AMPR) mendesak Menteri BUMN Erick Thohir memecat Jaffee A Suardin dari kursi Direktur Utama PT PHR sebagai bentuk pertanggung jawabannya dalam memimpin.
Sebagai sosial kontrol, AMPR pun melakukan investigasi terkait kecelakaan kerja di WK Rokan ini. Hasilnya telah diekspos Koordinator AMPR Zulkardi kepada media, di salah satu kafe di Jalan Sumatera Pekanbaru, berikut 7 poin hasil investigasi AMPR:
Pertama, peralatan kerja mitra PT PHR banyak yang tidak memenuhi standar;
Kedua, banyak para pekerja subkontraktor di lingkungan PT PHR yang bekerja tidak sesuai SOP;
Ketiga, beban kerja yang ditetapkan pihak subkontraktor cukup tinggi sehingga memberatkan
para pekerja mitra PT PHR;
Keempat, dengan beban kerja yang tinggi, subkontrak PT PHR tidak mengimbangi dengan upah kerja yang tinggi pula;
Kelima, banyak mitra kerja PT PHR merugi yang diakibatkan adanya dugaan permainan kenaikan harga solar sejak Agustus 2021 yang mengakibatkan peningkatan cost pekerjaan HSE;
Keenam, kurangnya empati perusahaan akibat adanya persoalan kematian, karena perusahaan hanya melihat sebagai urusan uang kerohanian, dan tidak ada upaya pencegahan ataupun evaluasi prosedur kerja secara menyeluruh dimulai sejak
terjadinya fatality pertama (kecelakaan kerja); dan
, segala kejadian yang mengakibatkan kehilangan nyawa tidak ada upaya dilakukan
otopsi oleh perusahaan untuk mengetahui penyebab terjadinya korban jiwa dari pekerja.
Sayang, ketika dikonfirmasi riausatu.com, Dirut PT PHR Jaffee A Suardin lagi-lagi bungkam. Pertanyaan yang dikirim via pesan WhatsApp, Kamis (26/1/2023) pagi, terkait hasil investigasi AMPR di atas, tidak dijawab sampai berita ini tayang. ***