Kondisi tersebut, menurut Yusri, bertolak belakang dengan narasi yang selama ini menyebut sistem Jamali mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply.
Apalagi sebagian besar pembangkit swasta di wilayah tersebut terikat skema Take or Pay (ToP), yang mewajibkan PLN membayar kapasitas tertentu sesuai kontrak meskipun listrik tidak seluruhnya diserap.
Yusri menjelaskan, skema ToP merupakan klausul dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang mewajibkan PLN sebagai pembeli untuk tetap membayar sejumlah kapasitas minimum kepada IPP.
Karena itu, kondisi pembangkit dan pemanfaatan kapasitas sistem menjadi aspek penting yang perlu diketahui publik.
Lebih jauh, CERI menilai angka cadangan daya sebesar 14 GW yang selama ini menjadi acuan sebenarnya bersifat statis atau potensial.
Cadangan tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila seluruh pembangkit berada dalam kondisi siap operasi dan pasokan energi primer tersedia tanpa gangguan.
Menurut Yusri, ketika distribusi batu bara terganggu dan sebagian pembangkit mengalami penurunan kapasitas (derating), maka cadangan dinamis (spinning reserve) yang benar-benar siap menopang sistem dapat menyusut secara signifikan.
“Cadangan daya yang terlihat besar di atas kertas belum tentu tersedia secara riil ketika sistem menghadapi gangguan. Jika pasokan batu bara bermasalah dan beberapa pembangkit tidak dapat beroperasi optimal, maka kemampuan sistem untuk menahan gangguan otomatis menurun,” ujarnya.
CERI juga menyoroti informasi mengenai hilangnya kapasitas sekitar 1,76 GW dari PLTGU Jawa 1 yang disebut terjadi secara mendadak.
Menurut lembaga tersebut, gangguan tersebut diduga ikut mempersempit ruang cadangan yang tersedia dan memperbesar risiko defisit daya pada jaringan transmisi.
Selain menyoroti aspek teknis, CERI turut mempertanyakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN 2026 yang mengangkat Rakhmad Dewanto Haris J sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN.
Sebelumnya, Rakhmad menjabat Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), subholding PLN yang bertanggung jawab mengelola pasokan batu bara, gas, dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.
Menurut Yusri, promosi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengingat pasokan energi primer disebut sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terganggunya sistem kelistrikan.
“Jika persoalan pasokan energi primer menjadi salah satu penyebab krisis, maka evaluasi menyeluruh tentu menjadi hal yang penting dilakukan. Karena itu, transparansi kepada publik harus dikedepankan,” katanya.
CERI meminta PLN membuka data secara komprehensif mengenai kondisi pembangkit yang mengalami gangguan, status pasokan energi primer, serta cadangan daya riil yang tersedia saat pemadaman terjadi.