“Saya sudah ingatkan dan tegur Direksi PHE dan anak perusahaannya, juga BUMN lain untuk tidak terpancing dengan orang-orang yang mengaku atau mengatasnamakan utusan orang BPK,” ujar Slamet kepada Riau Satu, Kamis sore, 21 Mei 2026.
Menurut Slamet, nama pimpinan BPK kerap dicatut untuk kepentingan tertentu.
“Memang banyak orang suka nyatut-nyatut nama pimpinan BPK,” katanya.
BERITA TERKAIT:
Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMHJM menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung BPK RI.
Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili Gita Natalius terkait dugaan keterlibatan dalam praktik pengondisian proyek dan laporan keuangan.
Dalam aksi tersebut, massa membawa poster dan spanduk bertuliskan “Tangkap dan Adili Gita Natalius” serta “Bersihkan BPK dari Mafia Proyek dan Backing Koruptor”.
Mereka menilai lembaga auditor negara harus segera melakukan pembenahan internal demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Koordinator lapangan aksi, Faisal Mony, mengatakan tuntutan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta lembaga negara membersihkan diri dari keterlibatan oknum pelindung koruptor dan mafia proyek.
“Sebagai lembaga tinggi negara yang mengawasi keuangan negara, BPK harus menjadi contoh dalam menjaga integritas. Dugaan praktik mafia proyek dan jual beli pengaruh tidak boleh dibiarkan,” kata Faisal dalam orasinya.
Menurut Faisal, GMHJM menyoroti dugaan praktik “mafia minta proyek” di sejumlah badan usaha milik negara dan lembaga strategis.
Salah satu yang disorot ialah dugaan keterlibatan Gita Natalius dalam proses tender di lingkungan Pertamina Hulu Rokan.
Massa aksi menduga terdapat praktik jual nama dan intervensi dalam proses pengadaan proyek.
Selain di Pertamina Hulu Rokan, mereka juga menyinggung dugaan praktik serupa di sejumlah institusi lain seperti Perum Bulog, SKK Migas, dan PLN.