JAKARTA, RIAUSATU.COM — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengingatkan agar rencana pembentukan Dana Jurnalisme Indonesia tidak membuka celah konflik kepentingan dalam tata kelolanya.
Organisasi perusahaan pers tersebut menilai, pengaturan yang tidak tepat justru berpotensi menggerus independensi pers.
Peringatan itu disampaikan SMSI seiring dukungannya terhadap inisiatif pembentukan dana abadi jurnalisme untuk memperkuat keberlanjutan industri media nasional.
Namun, SMSI menekankan bahwa aspek tata kelola harus dirancang secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.
Dalam surat resmi bernomor 096/SMSI-Pusat/III/2026 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pers Prof Dr Komaruddin Hidayat, SMSI menyarankan agar Dewan Pers tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana tersebut.
Lembaga tersebut dinilai lebih tepat menjalankan fungsi sebagai fasilitator, bukan operator.
BERITA TERKAIT:
Ketua Umum SMSI Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, dalam surat tertanggal 26 Maret 2026, menyatakan bahwa pengelolaan dana sebaiknya diserahkan kepada konstituen Dewan Pers melalui lembaga yang sah, seperti yayasan.
Skema ini dinilai dapat meminimalkan potensi konflik kepentingan sekaligus menjaga independensi kelembagaan.
SMSI juga menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang berpijak pada kajian komprehensif, baik dari sisi akademik maupun hukum.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan Dana Jurnalisme Indonesia benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan publik dan kemajuan pers, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Selain itu, SMSI mengusulkan agar pemanfaatan dana diprioritaskan untuk mendukung keberlangsungan perusahaan pers, khususnya media siber rintisan.
Di tengah tekanan bisnis dan disrupsi digital, dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberagaman dan kualitas informasi.
Kebutuhan teknis seperti penguatan infrastruktur, termasuk server media siber, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian.