Konsorsium yang sejak 2019 menjadi pelaksana kerja disebut tetap mendapat kontrak lewat mekanisme amandemen, meski sebelumnya ditunjuk melalui proses single bidder tanpa kompetisi.
“Ini jelas merugikan negara karena tidak ada pembanding harga yang wajar sesuai OE (Owner Estimated),” ujar Yusri.
Ia juga mengingatkan, penyidikan tata kelola minyak di Petral Energy Service (PES) dan Integrated Supply Chain (ISC) periode 2007–2017 serta 2018–2023 seharusnya memberi efek jera.
“Namun faktanya, pola lama terus berulang di sektor hulu-hilir migas,” katanya.
CERI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung segera menyelidiki kasus ini.
“Kalau benar ada backing dewa-dewa, Presiden harus memberi perhatian khusus kepada Dirut Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri,” ujar Yusri.
Menurutnya, CERI siap melaporkan resmi ke aparat penegak hukum hingga menggugat hasil tender ke pengadilan.
“Kami akan kawal proses ini sampai tuntas,” tegas Yusri. ***