Di media sosial, kritik terhadap penggunaan istilah “marwah Melayu” dalam polemik ini terus menguat.
Seorang tokoh masyarakat Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya menilai, penggunaan simbol budaya dalam konflik personal berpotensi merusak makna itu sendiri.
“Kalau semua konflik pribadi dibungkus dengan marwah Melayu, lama-lama nilai itu jadi kehilangan makna,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat Riau cukup matang untuk membedakan konflik personal dengan persoalan sosial maupun budaya.
“Ini bukan soal adat. Ini soal individu dengan kepentingannya masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat sosial di Riau melihat gejala ini sebagai bagian dari strategi komunikasi konflik.
Ketika posisi lemah secara substansi, isu identitas sering diangkat untuk menarik simpati publik.
“Ini cara cepat membangun dukungan, tapi risikonya besar: masyarakat bisa terbelah,” katanya.
Hingga kini, belum terlihat upaya serius dari kedua pihak untuk meredakan ketegangan.
Sebaliknya, narasi di ruang publik justru semakin melebar, dengan spekulasi dan tudingan yang kian sulit diverifikasi.
Di tengah situasi itu, satu pesan mengemuka dari berbagai kalangan: marwah Melayu bukan komoditas.
Ia bukan alat tawar dalam konflik personal, apalagi untuk membenarkan pertikaian yang berakar pada kepentingan individu.
Jika konflik ini berlanjut tanpa penjernihan, bukan hanya reputasi dua tokoh yang dipertaruhkan—melainkan juga cara publik memaknai identitas budaya itu sendiri.
Di titik inilah, batas antara konflik pribadi dan kepentingan kolektif menjadi kabur—dan justru di situlah risiko terbesar muncul. ***
