PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Komitmen memberantas praktik terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan kembali ditegaskan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru menyatakan “perang total” terhadap peredaran narkoba, penggunaan telepon genggam ilegal, serta praktik pungutan liar melalui deklarasi Zero Halinar.
Deklarasi Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba) tersebut digelar dalam apel ikrar bersama yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau di Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, pada Selasa lalu, 21 April 2026.
Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, yang memimpin langsung kegiatan itu, menegaskan bahwa Zero Halinar bukan sekadar slogan, melainkan komitmen konkret seluruh jajaran pemasyarakatan untuk membersihkan lapas dan rumah tahanan dari praktik-praktik ilegal.
“Deklarasi ini menjadi simbol tekad kolektif kami dalam menjaga integritas serta memastikan tidak ada ruang bagi narkoba, handphone ilegal, dan pungutan liar di dalam lapas,” ujar Maizar kepada wartawan.
Ia menekankan, upaya pemberantasan Halinar harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru Yuniarto beserta jajaran pejabat struktural, para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Riau, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kapolsek Rumbai Barat, Danramil 0301-08 Rumbai Barat, dan Kepala BNN Kota Pekanbaru.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula pemusnahan barang bukti hasil razia berupa sejumlah barang terlarang yang diamankan dari dalam lapas dan rumah tahanan.
Langkah ini menjadi penegasan atas keseriusan aparat dalam memutus rantai peredaran barang ilegal di lingkungan pemasyarakatan.
Lapas Kelas IIA Pekanbaru melalui momentum ini menyatakan akan terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan integritas petugas, serta mempererat sinergi dengan aparat penegak hukum.
Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, akuntabel, dan transparan, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan. ***
