PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Ada yang janggal dalam bagian dari enam paket tender raksasa senilai Rp8,6 triliun di lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 2024.
Di balik proses pengadaan jasa konstruksi yang seharusnya berlangsung transparan, muncul alasan “lupa password” yang mendadak menjadi penentu nasib persaingan dan penetapan pemenang proyek.
Alasan yang terdengar remeh ini kini membawa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) turun tangan.
Surat bertanggal 19 November 2025 yang diterima Riau Satu menunjukkan BPK meminta Tim Tender PHR untuk mengonfirmasi dokumen penawaran harga dua paket tender: Construction Services Work Unit Rate Earthwork North Area (SPHR 00760A) dan Heavy Oil Area (SPHR 00761A).
Pertemuan digelar pada Jumat, 21 November 2025 di Ruang Rapat Lantai 15, Gedung RDTX Place, Jakarta.
Pihak Tim Tender diperintahkan membawa dokumen penawaran baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, milik PT Manora Prima Sejati (MPS).
BPK tidak menyebut secara terbuka pokok pemeriksaan.
Namun dari rangkaian dokumen dan keterangan sejumlah sumber, pemanggilan ini berkaitan langsung dengan dugaan penyimpangan penetapan pemenang tender yang diduga berindikasi persekongkolan horizontal antar-peserta.
Lolos di Paket 1, Tersungkur di Paket 2
Sumber internal PHR yang mengetahui proses pengadaan mengungkap titik awal kecurigaan.
Pada Paket 1 SPHR 00760A, dengan HPS Rp640,25 miliar, PT MPS menyampaikan dokumen secara lengkap dan tercatat sebagai penawar terendah kedua dengan penawaran Rp379,51 miliar — hanya selisih tipis dari pemenang PT Andalas Karya Mulia (AKM) sebesar Rp379,50 miliar.
Namun pada Paket 2 SPHR 00761A, dengan HPS Rp571,3 miliar, PT MPS tiba-tiba tersingkir karena dokumen penawaran komersial dinilai “tidak lengkap” lantaran lupa pasword.
Alasannya: lupa password untuk membuka file harga tak berhasil sehingga PT MPS dianggap gugur.
“Dalam paket sebelumnya tidak lupa password, dalam paket berikutnya lupa password. Nilai proyeknya sama-sama ratusan miliar rupiah. Kejadian seperti ini tidak lazim dalam pengadaan strategis,” kata sumber tersebut.
Paket 2 akhirnya dimenangkan PT Rifansi Dwi Putra (RDP) dengan penawaran Rp419,90 miliar.
