JAKARTA, RIAUSATU.COM - Babak baru dalam politik Tanah Air, berbagai komponen masyarakat Riau menyerahkan usulan perwujudan daerah istimewa Riau (DIR) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (28/10). Dipimpin Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), mereka disambut hangat petinggi dua lembaga negara tersebut.
Dari Riau, seperti dilansir riau.go.id, terlihat Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat ( Ketum MKA) LAMR Datuk Seri H. Marjohan Yusuf, Ketum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Dtk M. Fadli, M. Herawan, M. Ikhsan, Puan Linda, Puan Linda, dan Cik Aini. Tampak juga hadir nasyarakat Riau di Jakarta seperti Alfitra Salam dan Rusli Efendi.
Di DPR, rombongan disambut Sekjen DPR Dr Indra Iskandar, Kepala Badan Keahlian DPR Prof Dr Dwi Anggono, SH MH dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM Dr Lidya Suryani Widayati Hadir pula beberapa ahli berbagai bidang termasuk Tim RUU tentang pemerintahan Aceh.
Di DPD, rombongan disambut Wakil Ketua DPD Tansil Linrung. Ia didampingi senator asal Riau yakn KH Mursyid, Abdul Hamid, Arif Eka Saputra, disusul senator Savitri.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan berterima kasih dengan kedatangan rombongan pejuang DIR itu. Pasalnya, dengan berbagai keterbatasan, pihaknya belum dapat menjemput kajian dari aspirasi masyarakat sebagaimana yang dilakukan Riau dengan konsep DIR-nya ini.
Dr Lidya menguraikan tata cara pengusulan undang-undang termasuk hal yang harus ditempuh oleh usulan DIR. Di antaranya adalah bisa diusulkan oleh pribadi anggota DPR.
Ketua DPD Tansil Linrung malah meminta anggota DPD asal Riau untuk berperan aktif dalam perjuangan untuk DIR. Selain itu, dia berharap senator Riau memberi pengertian perwujudan DIR kepada senator lain.
Didampingi yang hadir, kelengkapan dokumen usulan DIR diserahkan Ketum DPH LAMR yang juga Ketua Badan Pekerja Perwujudan DIR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil kepada Kepala Badan Keahlian DPR Prof Dr Dwi Anggono. Sedangkan untuk DPD, diserahkan Datuk Seri Taufik kepada Wakil Ketua DPD Tansil Linrung.
Sempat juga dijelaskan hal perjuangan DIR oleh Datuk Seri Marjohan Yusuf dan Datuk Seri Taufik di kedua lembaga itu. Muhanad Herwan yang mewakili Tim Penulis Naskah Akademik menerangkan ringkasan naskah akademik DIR yang menurut Dr Lidya cukup mengikuti tata cara penulisan naskah akademik yang diharapkan.
Diperoleh keterangan, keistimewaan yang diperjuangkan Riau adalah peradaban Melayu. Ini tidak saja penting bagi Riau, juga bagi Indonesia, misalnya sebagai media diplomasi budaya internasional karena Melayu tersebar di berbagai negara.
Menurut Datuk Seri Taufik, dengan diserahkannya dokumen usulan DIR, Riau memasuki babak baru. Cuma pekerjaan makin berat terutama dalam pengawalan usulan ini untuk mencapai tujuannya. Kekompakan dan saling pengertian di antara komponen masyarakat, dapat menjadi modal yang tak kecil dalam mewujudkan DIR.***
