Adapun Jawa Barat dan Sumatera Utara menekankan pentingnya kesesuaian PD-PRT dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Dari Sulawesi Tenggara, muncul usulan pendataan ulang anggota, serta penyeragaman Kartu Tanda Anggota (KTA) dan seragam IKWI di seluruh provinsi.
Mayoritas peserta sepakat bahwa penyempurnaan PD-PRT harus dirampungkan sebelum HPN agar pelaksanaan kongres lebih fokus pada pengesahan dan konsolidasi organisasi.
Pembentukan Tim 9 dan Penguatan Organisasi
Bidang Organisasi yang diwakili Harbiyah menyampaikan bahwa akan dibentuk Tim 9 untuk menyusun draf final PD-PRT dan mempersiapkan seluruh tahapan menuju kongres.
Sementara itu, Ratna Minangsari dan Haresti Amrihani menekankan pentingnya kesiapan teknis pelaksanaan hybrid, serta menyarankan agar kongres digelar efektif dalam satu hari penuh sebelum pelantikan oleh pembina IKWI pada HPN.
Ketua Umum IKWI Indah Kirana menyambut baik seluruh masukan yang disampaikan pengurus daerah.
Ia menegaskan, semangat utama yang dibangun adalah memperkuat kebersamaan dan menjaga profesionalisme organisasi.
“Kita ingin Kongres 2026 menjadi momentum kebangkitan IKWI sebagai organisasi yang kompak, mandiri, dan bermanfaat bagi seluruh anggotanya,” kata Indah. ***
