PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Ketegangan antara pihak PT Ujung Tanjung Sejahtera (UTS) selaku pengelolaan lahan eks-HGU milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) dengan kelompok masyarakat dari Desa Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, berujung bentrok pada Senin 20 Oktober 2025 siang.
Insiden berdarah itu terjadi setelah sekelompok warga memasuki lahan perusahaan untuk kembali memanen buah kelapa sawit tanpa izin.
Sebelumnya, pihak perusahaan bersama perwakilan masyarakat telah beberapa kali melakukan mediasi dan satu kali difasilitasi oleh aparat kepolisian dan pemerintah setempat. Namun, hingga kini belum ditemukan solusi atau kesepakatan terkait memperkerjakan masyarakat di perusahaan tersebut.
Situasi pun memanas ketika pada Senin siang, sejumlah warga kembali masuk ke area perkebunan milik PT UTS untuk memanen buah kelapa sawit. Petugas keamanan perusahaan yang berjaga berusaha menghadang tindakan tersebut.
Cekcok pun tak terelakkan hingga berujung bentrokan fisik antara warga dan petugas keamanan.
7 orang warga mengalami luka-luka akibat bentrokan berdarah tersebut, dengan rincian 2 orang dari pihak PT UTS dan 5 orang dari kelompok masyarakat.
Saat ini para korban dari masyarakat tengah dirawat di RS Awal Bros Baganbatu, sementara korban dari pihak perusahaan telah mendapatkan perawatan medis dan saat ini berada di Polres Rokan Hilir untuk dimintai keterangan.
Tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden tersebut.
Kapolres Rokan Hilir, AKBP Isa Imam Syahroni, membenarkan adanya bentrokan tersebut dan memastikan bahwa situasi di lokasi saat ini telah mulai kondusif.
“Personel dari Polsek Bagan Sinembah dan Polres Rokan Hilir telah kami turunkan ke lapangan untuk mengamankan lokasi dan mencegah adanya bentrokan susulan terkait masalah tersebut. Kami juga tengah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari kedua belah pihak,” kata AKBP Isa Imam, Selasa 21 Oktober 2025.
AKBP Isa Imam menegaskan bahwa pengambilan hasil panen di lahan milik pihak lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan melakukan kekerasan terhadap individu maupun kelompok lain merupakan pelanggaran hukum juga, dan meminta masyarakat dan pihak perusahaan untuk tidak bertindak di luar aturan.
“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menyelesaikan masalah ini melalui jalur musyawarah. Penegakan hukum tetap kami kedepankan secara profesional dan berimbang,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan AKBP Isa Imam, bahwa Polres Rohil bersama Wakil Bupati Rokan Hilir akan segera memfasilitasi pertemuan lanjutan antara PT Ujung Tanjung Sejahtera dan perwakilan masyarakat, dengan melibatkan unsur Forkopimcam, perangkat desa, dan tokoh masyarakat.
