JAKARTA, RIAUSATU.COM — Dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi berakhir.
Dua kubu yang sempat berseteru, masing-masing dipimpin oleh Voke Lontaan dan Vanny Loupatty, sepakat berdamai dan mencabut laporan polisi yang sempat mereka layangkan di Polda Sulut.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat penyelesaian dualisme PWI Sulut yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Rapat dipimpin oleh Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia, yang terdiri dari Ketua Mirza Zulhadi, Wakil Ketua Atal S. Depari, serta anggota Hilman Hidayat dan Kadirah.
“Saya akan ke Polda Sulut besok untuk mencabut laporan saya, sebagai bentuk keseriusan menjaga persatuan PWI,” ujar Vanny Loupatty dalam pertemuan itu.
Sikap serupa disampaikan Voke Lontaan, yang juga berkomitmen menempuh langkah damai demi menjaga keutuhan organisasi.
Tim penyelesaian menyambut baik kesepakatan tersebut.
Dalam rapat, tim menegaskan bahwa berdasarkan hasil Kongres PWI 2025 di Cikarang, kepengurusan yang sah di Sulawesi Utara berada di bawah pimpinan Voke Lontaan.
“Namun, pengurus yang sah wajib mengakomodasi rekan-rekan lainnya untuk bersatu kembali. Silakan Bang Vanny dan Bang Voke bekerja sama membesarkan PWI Sulut,” ujar anggota tim penyelesaian, Kadirah, dalam pertemuan itu.
Kepengurusan di bawah Voke Lontaan diberikan waktu satu pekan untuk menggelar rapat pleno.
Agenda tersebut bertujuan mengakomodasi anggota dari kubu Vanny agar dapat kembali bergabung dalam struktur organisasi.
Hasil rapat selanjutnya akan dilaporkan kepada PWI Pusat.
PWI Pusat berharap rekonsiliasi ini tidak berhenti di tingkat provinsi, melainkan berlanjut hingga ke kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, dengan semangat persatuan dan kekeluargaan.
Tim Penyelesaian Dualisme PWI dibentuk oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir sesuai amanat Kongres 2025.
