JAKARTA, RIAUSATU.COM — Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, menegaskan hoaks dan deepfake merupakan ancaman serius yang harus ditangani dengan respons cepat.
Jika dibiarkan, konten menyesatkan itu bisa meruntuhkan kepercayaan publik dan memicu kerawanan sosial, seperti yang terlihat dalam kerusuhan akhir Agustus lalu.
Menurut Harris, maraknya hoaks di ruang digital menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi yang diterima.
“Negara harus hadir melakukan penjernihan hoaks. Jangan biarkan publik dibiarkan sendirian menghadapi banjir informasi menyesatkan,” ujar Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat itu, Sabtu (6/9/2025).
Ancaman di Media Sosial
Data Digital News Report 2025 mencatat, 57 persen warga Indonesia mendapatkan berita dari media sosial, bukan media daring arus utama.
Dengan 229 juta lebih pengguna internet, media sosial kini menjadi instrumen pembentuk opini publik yang mudah dipengaruhi konten menyesatkan.
Harris menyebut setidaknya ada empat bentuk konten berbahaya di ruang digital: miscaption, deepfake, ajakan palsu, serta narasi sesat pikir.
Empat konten ini, jika muncul bersamaan, akan saling menguatkan dan memperbesar dampak negatif.
“Miscaption memantik emosi, deepfake menghantam kepercayaan pada otoritas, ajakan palsu menggerakkan massa, sedangkan narasi sesat pikir menyesatkan pola pikir publik,” kata Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta ini.
Perlu Command Room
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat 1.923 hoaks beredar sepanjang 2024, mayoritas bertema politik dan keamanan.
Bagi Harris, kondisi ini menunjukkan adanya produksi hoaks yang sistematis.
Ia mengusulkan pemerintah membentuk command room satu atap untuk mendeteksi dan melawan hoaks secara real-time.
“Kecepatan klarifikasi adalah indikator kunci. Dalam ekologi digital yang bergerak cepat, klarifikasi harus hadir dalam hitungan menit, bukan menunggu esok hari,” ujarnya.
