PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Cipayung Plus Pekanbaru menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Kamis (11/7/2024).
Cipayung Plus Pekanbaru terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya Hima Persis, KAMMI, GMNI, GMKI, dan IMM
Aksi ini lanjutan terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City di Kabupaten Kampar yang telah mereka ajukan sebelumnya di Kejati Riau, Senin (8/7/2024).
Laporan itu menyoroti dugaan keterlibatan Indra Pomi Nasution, yang saat proyek berlangsung menjabat Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kampar, dalam memenangkan perusahaan tertentu dalam lelang pembangunan jembatan itu.
Saat ini, Indra Pomi Nasution menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
Dalam aksi demo ini, Cipayung Plus Pekanbaru menyerukan Kejati Riau mengusut kembali kasus ini dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Rahmat, Ketua GMNI Pekanbaru sekaligus koordinator lapangan, menegaskan korupsi adalah penyakit yang harus diberantas.
"Kami meminta Kejati Riau bekerja transparan dan tegas dalam mengusut kasus ini. Kami siap berdiri di garis depan untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas," tandasnya.
Feriyandi, Ketua GMKI Pekanbaru, menimpali tindak pidana korupsi tidak bisa dibiarkan. "Kami menuntut keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus ini," ungkapnya.
"Indra Pomi Nasution harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Aksi kami hari ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam memberantas korupsi," tambahnya.
Sementara Athla Aditya, Ketua Hima Persis Pekanbaru, menyatakan pihaknya tidak bisa diam melihat kejahatan korupsi yang merugikan rakyat dan negara.
"Kami mendesak Kejati Riau memproses kasus ini dan menindak tegas Indra Pomi Nasution yang telah mengkhianati kepercayaan publik. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan ditegakkan."
Arif Nanda, Ketua KAMMI Pekanbaru, menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan serius dan tanpa pandang bulu.
"Indra Pomi Nasution harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kami akan terus menggelar aksi damai untuk memastikan kasus ini tidak diabaikan," katanya.
"Agar Pekanbaru selesai dengan masalah sampah, banjir dan jalan rusak, maka jangan sampai ada pejabat yang memiki track record kasus korupsi," tegasnya, seperti rilis yang diterima riausatu.com.
