PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi ST, memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023, Senin (18/09/2023).
Rapat paripurna ke-12 masa sidang kesatu tahun 2022/2023 ini berlangsung di Ruang Paripurna Gedung Balai Payung Sekaki.
Sabarudi didampingi tiga wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST MT, Tengku Azwendi Fajri SE, dan Ir Nofrizal MM.
Paripurna ini dihadiri Pj Walikota Pekanbaru Muflihun beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Asisten, Kepala OPD, Tenaga Ahli, dan Camat.
Dalam pidato nota keuangannya, Pj Walikota Muflihun menyampaikan bahwa penyusunan anggaran yang ada didalam APBD Kota Pekanbaru diharapkan agar semakin efektif dan berperan dalam pencapaian kemakmuran masyarakat.
"Peran serta lembaga pengawasan dan pemeriksa keuangan negara seperti BPK serta Inspektorat diperlukan untuk dapat terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," kata Muflihun.
Secara umum, gambaran tentang APBD Kota Pekanbaru TA 2023 sebesar Rp2,699 triliun dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp961 miliar, dan pendapatan transfer sebesar Rp1,27 triliun serta belanja daerah sebesar Rp2,679 Triliun diperuntukkan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Setelah pidato nota keuangan dibacakan, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun beserta Sekdako Pekanbaru HM Jamil beserta Asisten II Setdako El Syabrina, Asisten III Setdako Masykur Tarmizi, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Yulianis menyerahkan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Kota Pekanbaru tahun 2023 kepada Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi didampingi Wakil Ketua Ginda Burnama dan Nofrizal.
Usai paripurna, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menyampaikan bahwa target PAD sebesar Rp961 miliar pada tahun 2023 mendatang harus mencapai target karena sangat banyak potensi pajak dan retribusi daerah yang masih belum dipungut.
“Ya kita optimistis, kemarin kami juga sudah membahas secara internal guna menggali potensi pajak daerah dan retribusi yang bisa menambah PAD di tahun 2023 nanti. Tentu harapan kita, dengan maksimalnya penggalian potensi karena masih banyak potensi yang belum terpungut," jelasnya.
Hari ini kita masih lihat masih banyak tiang reklame atau baliho itu yang belum membayar retribusi. Mudah-mudahan, kita bisa menaikan PAD ini. Kita tidak mau lagi tahun depan, ada kontraktor atau pekerja pihak ketiga yang tidak dibayarkan. Artinya apa, Pekanbaru tahun depan tidak ada lagi tunda bayar. Kita berharap, struktur APBD Kota Pekanbaru bisa kembali normal," sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengatakan bahwa jumlah pendapatan asli daerah yang dipatok oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sekitar Rp961 Miliar dinilai cukup masuk akal. Hal ini seiring jumlah penduduk semakin bertambah serta sektor usaha yang ada di Kota Pekanbaru semakin menggeliat.
“Kalau bisa lebih dari itu lagi, kalau bisa PAD kita mencapai Rp1 Triliun. Kita harus optimistis, dan ini menjadi tantangan bagi Pemko Pekanbaru ke depan,” ujarnya.
Sabarudi menambahkan, setelah nota keuangan APBD Kota Pekanbaru TA 2023 yang disampaikan Pemko Pekanbaru ini tahapan selanjutnya akan dijawab DPRD Pekanbaru melalui pandangan umum fraksi.
"Untuk tahapan selanjutnya, Insya Allah besok kita menggelar paripurna pandangan umum fraksi, kemudian besoknya lagi paripurna jawaban pemerintah serta pembahasan," paparnya.
