JAKARTA, RIAUSATU.COM – Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menegaskan, informasi dari media sosial (medsos) bukanlah berita.
“Bila informasi dari medsos dijadikan berita, harus ada link terkait kepada penanggungjawabnya dari media bersangkutan,’’ sebut Ninik.
Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pada acara dialog yang bertujuan untuk membahas mekanisme respons dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap wartawan dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024, di salah satu hotel berbintang di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Senin (18/12/2023).
Melalui acara dialog ini diharapkan dapat menjadi langkah awal memperkuat koordinasi serta kerjasama antarlembaga terkait untuk melindungi dan memastikan keamanan bagi para wartawan selama Pemilu 2024.
Acara yang digawangi Dewan Pers dan UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) itu dihadiri berbagai lembaga negara di antaranya TNI AD, TNI, AL, dan TNI AU serta Polri.
Tampak hadir sejumlah konstituen Dewan Pers seperti SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) dan undangan lainnya.
Ninik Rahayu menambahkan, Dewan Pers ingin ada ketegasan terkait respon kekerasan yang terjadi pada wartawan dalam Pemilu 2024.
Ketua Dewan Pers meminta agar terjalin komunikasi yang terbuka dari semua pihak dengan media.
“Jangan baperan kalau ditanya dari media mana, sudah terverifikasi Dewan Pers atau belum. Hal ini penting untuk mengindentifikasi media abal-abal atau bukan,” pungkas Ninik Rahayu. ***
