KAMPAR, RIAUSATU.COM-Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Geografis (SIM RKPD-SIG) pada penyusunan RKPD Kabupaten Kampar.
Dukungan SKPD (Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat) ini, tertuang dalam pernyataan tertulis yang disampaikan Kepala SKPD saat mengikuti Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang SIM RKPD-SIG pada penyusunan RKPD Kabupaten Kampar yang digelar di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Rabu (27/7/16).
Proyek Perubahan (Proper) SIM RKPD-SIG ini merupakan proyek perubahan yang dibuat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, MSi selaku peserta Diklatpim II Angkatan VIII kelas D, tahun 2016, di Bandung Jawa Barat.
Forum Konsultasi Publik ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. H. Zulfan Hamid yang juga selaku sponsor proyek perubahan ini. Pertemuan ini diawali dengan pemaparan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan tentang Integrasi SIM RKPD-SIG ini.
Dalam paparannya, sebagaimana dilansir kamparkab.go.id, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan menyampaikan, apa yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar, permasalahan dalam penyusunan RKPD, tujuan, manfaat dan ruang lingkup SIM RKPD-SIG serta diskripsi proyek perubahan SIM RKPD-SIG.
Diantara permasalahan yang muncul dalam penyusunan RKPD selama ini adalah : Pertama, Sinergis perencanaan antara pusat, provinsi dan Kabupaten masih belum tertuang dengan tepat dalam RKPD Kabupaten Kampar. Kedua, Inkonsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Ketiga, Keselarasan Penyusunan Renja SKPD dengan Renstra SKPD dan RKPD. Keempat, Pendekatan politis yang tidak sesuai jadwal perencanaan pembangunan.
Kelima, Kurangnya penelahaan terhadap data dan informasi (data eksisting) yang akurat, cepat, terbarukan dan belum berorientasi pada arahan kewilayahan serta belum memanfaatkan teknologi dalam pendokumentasiannya yang dikelola/managemen dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat berfungsi menggabungkan data, mengatur data dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Keenam, Kurangnya integrasi, sinkronisasi, sinergi antar wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintah daerah dan Ketujuh, Aplikasi RKPD Online sebagai alat bantu penyusunan RKPD masih belum menyediakan 6 (enam) permasalahan tersebut. (dri)