ROHUL, RIAUSATU.COM-Untuk meningkatkan operasional kegiatan belajar mengajar di Rokan Hulu (Rohul), Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) M.Zen MMPd telah mengajukan dana BOS Daerah (Bosda) Rohul kepada Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Rohul, yang akan digunakan untuk membayar gaji para guru Honorer tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

''Kita telah mengajukan dana Bosda ke DPKA untuk menggaji para Guru honorer tingkat SLTA. Untuk itulah, para guru Honor diharapkan bisa berdoa secara terus menerus. Agar dana Bosda yang kita ajukan bisa cepat dicairkan,'' kata M.Zen saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (13/8/2015).

M.Zen menambahkan, dana Bosda yang telah diajukan ke DPKA tersebut berjumlah Rp. 900 juta. Dari dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada seluruh guru Honorer tingkat SLTA yang ada di Rohul. Pasalnya Dana Bos dari pusat dan Provinsi tidak menganggarkan honor para guru bantu tersebut.

Lebih lanjut M.Zen mengungkapkan, keuangan pada tahun 2015 ini memang langsung berdampak pada pencairan honor para guru. Pasalnya, di tahun ini Pemkab Rohul mengalami defisit anggaran sehingga. Pemkab harus bisa mengatur keuangannya.

M.Zen menambahkan, memang pembayaran gaji guru honorer yang diajukan tersebut hanya diperuntukkan bagi para Guru Honor daerah tingkat SLTA. Pasalnya, pada 2015 pemkab Rohul sendiri telah banyak membangun Sekolah Tingkat SLTA. Sehingga untuk saat ini pihaknya lebih memprioritaskan pada Guru honor daerah tingkat SLTA.

''Entah mengapa ditahun ini. Kita selalu terlambat dalam menggaji para guru honorer. Kalau tahun sebelumnya lancar lancar saja. Mungkin imbas dari defisit Rohul, sehingga pemkab harus hati-hati dalam mengeluarkan dana, sehingga banyak para guru honor yang terlambat dibayarkan gajinya. Sama halnya dengan guru honor  SMK yang belum juga mendapatkan gajinya,'' ungkapnya.

Sebelumnya, pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rohul  tengah mengusulkan 472 nama guru honorer komite yang tersebar di 33 SMK ke DPKA Rohul.

Pengajuan itu agar bisa menerima gaji honorer setelah adanya informasi dana Bosda dari Kabupaten Rohul tahun ini tidak lagi dikucurkan.

Bahkan informasi beredar, sudah 6 bulan terakhir, 472 guru honor komite di 33 SMK negeri dan swasta di Rohul, tidak bisa dibayarkan akibat dana BOS Daerah yang selama ini digunakan mengaji para guru honorer Komite, tahun ini tidak dikucurkan karena adanya pemotongan dana Pusat yang berimbas ke APBD Rohul.

Ketua MKKS SMK Rohul, Idris Lika MM.Pd, juga Kepala SMKN 3 Rambah didampingi Koordinator MMKS SMK, Miswan S.Pd juga Kepala SMKN 1 Tambusai mengakui kini pihaknya tengah mendata seluruh guru honorer komite yang tersebar di 33 SMK negeri dan swasta di Rohul.

''Nantinya, nama 472 guru honorer Komite kita usulkan ke DPKA Rohul, agar mereka bisa mendapatkan gaji (honorer) dari APBD Rohul. Memang sudah enam bulan guru honorer belum terima gaji, karena adanya kabar dana Bosda tidak lagi dikucurkan untuk SMK mulai tahun ini,'' terang Idris Lika dan Miswan.

Miswan menuturkan, 472 guru honor komite yang kini mengajar di 33 SMK . Masih mengandalkan guru honorer komite, karena masih kekurangan tenaga pengajar.

''Memang awalnya, ada wacana Pemkab Rohul, semula guru honorer Komite di seluruh SMK akan diusulkan Februari 2015 lalu diangkat menjadi guru Kontrak daerah, sehingga nantinya bisa dikucurkan untuk dana gaji (honorer) guru tersebut melalui bantuan pendidikan. Namun wacana itu belum teralisasi, karena adanya pemotongan dana APBN,'' jelasnya. (Hen)