JAKARTA, RIAUSATU.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, puting beliung, dan gelombang tinggi.
Imbauan itu terkait prakiraan soal seluruh wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat selama periode Tahun Baru 2023.
BMKG memprediksi selama periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023, ada 11 wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat hingga sangat lebat, di antaranya Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
Kemudian, ada pula wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat selama periode tersebut yakni, Provinsi Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Kepala BMKG, Dwikorita menjelaskan pada masa Natal dan Tahun Baru 2023 terjadi peningkatan curah hujan yang diakibatkan dari sejumlah dinamika atmosfer.
Selain itu mengakibatkan peningkatan curah hujan, dinamika atmosfer juga menimbulkan adanya gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia selama periode 21-27 Desember 2022.
"Pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi risiko terjadinya bencana hidrometeorologi,” kata Dwikorita saat konferensi pers di Kantor BMKG, seperti dikutip Pikiran-Rakyat, Selasa, 27 Desember 2022.
Masyarakat diimbau senantiasa memonitor informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG.
Kemudian, BMKG juga meminta jajaran pemerintah daerah untuk lebih mengintensifkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi antar pihak terkait untuk kesiapsiagaan mengantisipasi bencana hidrometrorologi.
"Perlu juga digencarkan sosialisasi, edukasi, dan literasi secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian Pemerintah Daerah, masyarakat serta pihak terkait dalam pencegahan/pengurangan risiko bencana hidrometeorologi," ucap Dwikorta.
Kewaspadaan lainnya dikatakan Dwikorita pelu dilakukan bagi penyedia transportasi penyeberangan supaya lebih ditingkatkan lagi sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi atas kondisi tersebut.***
