JAKARTA, RIAUSATU.COM - Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Polri Presisi (PERMISI) menggelar aksi unjuk rasa di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo 3, Jakarta Selatan dan Kantor BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Kelompok yang didominasi oleh mahasiswa ini meminta kepada Erick Thohir selaku Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono dari jabatan Wakil Komisaris di PT Pindad. Karena yang bersangkutan juga menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Polisi Republik Indornsia (Waka Polri). Hal ini menyebabkan adanya praktik rangkap jabatan dan rangkap penghasilan.
Rangkap jabatan ini tentu sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Th 2003 Pasal (33) yang berisi Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indonesia sebagai negara yang menganut azas demokrasi, jelas termaktub dalam pancasila, pada sila ke 5 kita menjunjung azas “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lantas, bagaimana mungkin azas keadilan dapat ditegakkan jika dalam sistem birokrasi, dalam hal ini Rangkap Jabatan di tubuh perusahaan BUMN. Terlebih yang melakukan praktik rangkap jabatan ialah petinggi dari institusi penegak hukum itu sendiri.
Bahkan jika di telusuri lebih mendalam, Perwira Tinggi (Pati) Polri tersebut bukan hanya melanggar mengenai regulasi jabatan rangkap, namun juga telah mencederai UU No 2 Tahun 2022 yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.
Diperjelas dalam Pasal 28 Ayat (3) UU Kepolisain “Yang dimaksud dengan jabatan diluar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”
Persatuan Pemuda Mahasiswa Peduli Polri Presisi (PERMISI) menekankan supaya dugaan maladministrasi ini dapat segera di tengarai dengan kebijaksanaan oleh pemangku kepentingan, seperti Erick Thohir dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untik menonaktifkan Komjen Gatot Eddy Pramono dari jabatan WakaPolri atau Wakil Komisaris Utama di PT Pindad, sebagai perusahaan Plat Merah.
“Kami mendesak Bapak Kapolri untuk copot Gatot Eddy Pramono dari Jabatan Wakapolri. Erick Thohir juga harus ganti Wakil Komisaris PT Pindad.” terang Ilham Pangumbara selaku Koordinator lapangan pada aksi demonstrasi tersebut.
“PT Pindad ini kan perusahaan alutsista bagi TNI AD, mengapa Bapak Wakapolri ikut serta dalam hal yang bukan menjadi tupoksi Polri. Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, PT Pindad urusan TNI AD. ” paparnya di sela-sela orasi
Lebih lanjut ia berharap, Gatot Eddy Pramono masih mengedepankan harapan baik dan kepercayaan rakyat pada institusi Polri, dengan tidak menambah deretan maladministrasi dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lainnya.
