PEKANBARU, RIAUSATU.COM-Sejumlah program dan anggaran bernilai ratusan miliar yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terancam tak bisa dijalankan karena terganjal perundang-undangan. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2016.

''Persoalannya karena kewenangan perundangan yang berlaku telah berubah.Ketika itu tidak bisa dilakukan maka kita revisi. Kita sesuai lagi,'' ungkap Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi, kepada GoRiau.com, Senin (16/5/2016) di Pekanbaru.

Jika tak segera direvisi, hal itu akan berpengaruh pada tingkat realisasi APBD Riau 2016. Untuk itu, perundangan tersebut akan segera direvisi menyusul pada APBD-P Riau mendatang.

''Kalau dipaksakan kan tidak bisa. Makanya kalau bisa cepat kita bahas pada APBD-P nanti. Kita rapatkan dengan Plt Gubri agar masing-masing SKPD dapat menyampaikan,'' tuturnya.

Dikatakan Masperi, salahsatu SKPD yang terkendala menjalankan programnya adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air. Dimana, terdapat Rp480 miliar tak bisa dijalankan tahun ini. Faktor penghambatnya karena didalam ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, tertanggal 23 Oktober 2014 baru diundangkan. Sedangkan, kegiatan tersebut baru digunakan pada Oktober 2015 dan penyusunan anggarannya dilaksanakan pada Januari, Maret, April 2015. (dri)