Selain itu, ia mempertanyakan urgensi proyek IT bernilai besar tersebut dalam konteks program MBG.
Menurut dia, fokus utama program semestinya pada pemenuhan gizi masyarakat, bukan pada pembangunan sistem dengan anggaran besar yang efektivitasnya belum teruji.
Agustinus juga menyoroti risiko yang melekat pada skema penunjukan langsung, seperti tidak adanya pembanding harga yang wajar.
Kondisi ini dinilai membuka peluang terjadinya mark-up maupun inefisiensi anggaran.
Dalam praktiknya, proyek berskala besar kerap melibatkan subkontrak berlapis.
Pola ini berpotensi membuat nilai pekerjaan riil jauh lebih kecil dibandingkan anggaran yang dialokasikan, karena adanya margin di setiap lapisan pelaksana.
“Potensi lain seperti penurunan kualitas pekerjaan hingga praktik imbal balik juga tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
BERITA SEBELUMNYA:
Sebagai langkah pengawasan, Agustinus menyatakan telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BGN pada 21 April 2026.
Permohonan tersebut bertujuan memperoleh rincian lebih lanjut mengenai proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proyek strategis bernilai besar agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, keterbukaan informasi menjadi prasyarat utama bagi publik untuk melakukan pengawasan secara efektif. ***