JAKARTA, RIAUSATU.COM - Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan menunjuk kepemimpinan baru dinilai langkah yang tepat untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Guru Besar UIN, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menilai pergantian pimpinan merupakan bentuk evaluasi yang wajar dalam penyelenggaraan program strategis nasional yang melibatkan anggaran besar dan jutaan penerima manfaat.
"Langkah Presiden Prabowo menunjukkan komitmen beliau yang tegas untuk terus melakukan evaluasi terhadap program prioritas pemerintah. Tujuannya bukan menghentikan program, tetapi memastikan pelaksanaannya semakin efektif, aman, dan tepat sasaran," ujar Prof. Achmad, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola.
Sejumlah laporan mengenai gangguan kesehatan dan dugaan keracunan makanan di berbagai daerah telah menimbulkan perhatian publik terhadap kualitas pengawasan program.
Data Kementerian Kesehatan mencatat 60 kasus dengan 5.207 korban, sedangkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 55 kasus dengan 5.320 korban.
Temuan tersebut mendorong berbagai pihak meminta penguatan pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Prof. Achmad, munculnya ribuan kasus gangguan kesehatan tersebut menunjukkan bahwa program berskala nasional memerlukan sistem pengawasan yang semakin ketat agar kualitas layanan dan keamanan pangan dapat terjaga di seluruh daerah sesuai harapan bapak Prabowo.
"Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia kedepab. Karena itu, setiap kelemahan yang ditemukan harus segera diperbaiki agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat," katanya.
Prof. Achmad menilai program dengan cakupan nasional seperti MBG membutuhkan sistem kontrol yang kuat mulai dari rantai pasok, pengadaan bahan baku, proses pengolahan, distribusi makanan, hingga mekanisme penanganan keluhan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pergantian pimpinan BGN dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memperbaiki standar keamanan pangan di seluruh rantai distribusi.
"Pergantian kepemimpinan bukanlah akhir dari Program Makan Bergizi Gratis. Justru ini menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan memastikan program berjalan lebih baik ke depan," ujarnya.
Dengan kepemimpinan baru, ia berharap tata kelola, pengawasan, dan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis dapat semakin baik sehingga tujuan besar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai secara optimal.***
