Peneliti ICW lainnya, Rofi', menyebut pemilihan pemasok bahan baku kerap didasarkan pada relasi personal, seperti hubungan keluarga atau kedekatan dengan pengurus yayasan.
“Model pengadaan cenderung tertutup dan dikendalikan oleh pihak tertentu, sehingga pemasok di luar jaringan sulit untuk masuk,” kata Rofi.
Ia juga mengungkap adanya pola pembentukan koperasi yang berfungsi sebagai vendor tunggal dalam memasok bahan baku, sehingga berpotensi mempersempit persaingan.
Selain itu, ICW menemukan minimnya transparansi dalam nota kesepahaman (MoU) antara penyelenggara program dan sekolah penerima manfaat.
Dokumen tersebut umumnya hanya memuat persetujuan menerima program tanpa disertai rincian bahan baku, harga, maupun pembagian tanggung jawab.
ICW juga mencatat dugaan pengadaan fiktif, termasuk penyediaan fasilitas yang hanya bersifat formalitas untuk memenuhi standar administratif, tetapi tidak digunakan secara nyata.
Lebih jauh, temuan ICW menunjukkan adanya keterlibatan pihak berpengaruh dalam rantai pengadaan, mulai dari aparat, aktor politik, hingga tokoh agama di sejumlah wilayah.
Kondisi ini dinilai membuka ruang konflik kepentingan dan intervensi dalam proses pengadaan.
ICW menilai berbagai temuan tersebut mengindikasikan lemahnya tata kelola program MBG.
Tanpa pembenahan, program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat itu berisiko tidak tepat sasaran dan rentan disalahgunakan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang belum memberikan tanggapan terkait temuan ICW hingga berita ini diposting. ***
