JAKARTA, RIAUSATU.COM — Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengingatkan potensi dampak politik terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2029 apabila Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tidak dievaluasi atau dicopot dari jabatannya.
Menurut Hari, polemik yang melibatkan Kepala BGN, terutama terkait pernyataan kebutuhan 19 ribu ekor sapi per hari, telah memicu kebingungan di tengah masyarakat.
Ia menilai perbedaan penjelasan antara yang disampaikan di hadapan Presiden dan kepada media berpotensi menggerus kepercayaan publik.
“Jika tidak ada langkah tegas, dampaknya bisa berimbas pada persepsi publik terhadap Presiden. Ini berpotensi memengaruhi elektabilitas pada 2029,” ujar Hari di Jakarta, pada Jumat, 24 April 2026.
Ia menekankan, konsistensi informasi dari pejabat publik menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas program strategis pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.
Selain soal pernyataan tersebut, Hari juga menyoroti sejumlah pengadaan di lingkungan BGN yang dinilai bernilai besar, mulai dari perangkat teknologi informasi, kaus kaki, hingga kendaraan operasional berupa sepeda motor.
Ia menilai, seluruh proses tersebut perlu diawasi secara ketat untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran.
“Pengadaan dengan nilai besar harus transparan dan akuntabel. Pengawasan penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.
Hari menambahkan, langkah evaluasi terhadap pejabat yang menjadi sorotan publik akan menjadi indikator komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Ia juga mendorong lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turut menelusuri berbagai pengadaan di BGN guna memastikan tidak terjadi kerugian negara.
Menurutnya, penguatan tata kelola dan transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis yang tengah dijalankan pemerintah. ***
