JAKARTA, RIAUSATU.COM — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menekankan pentingnya penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan skema alih teknologi yang substantif sebagai kunci menuju kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Langkah tersebut dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat fondasi industri pertahanan nasional.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan, kemandirian alutsista tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan merakit produk akhir, melainkan harus sampai pada penguasaan desain, rekayasa, dan teknologi inti.
Karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, terutama kewajiban penggunaan produk dalam negeri, perlu dijalankan secara konsisten.
“Optimalisasi TKDN dalam setiap pengadaan alutsista harus menjadi prioritas. Alih teknologi juga harus terukur dan nyata, bukan sekadar perakitan,” ujar Dave, pada Rabu, 11 Februari 2026.
Menurut dia, penguatan industri pertahanan harus ditopang peta jalan (roadmap) jangka panjang yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, sektor swasta, dan lembaga riset.
Dukungan kebijakan fiskal dan nonfiskal, termasuk insentif pajak serta pembiayaan riset dan pengembangan (R&D), juga dinilai krusial.
Dari sisi anggaran, Dave menilai dukungan pemerintah tidak semata difokuskan pada belanja operasional, tetapi mulai diarahkan untuk memperbesar kapasitas produksi dalam negeri.
Skema pembiayaan campuran melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, dan mitra swasta telah diterapkan pada sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat angkut.
Ia mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan komponen alutsista secara mandiri, khususnya untuk sistem berteknologi tinggi.
BERITA TERKAIT: https://www.riausatu.com/nasional/42916700935/rp337-triliun-apbn-2026-untuk-pertahanan-ujian-nyata-kemandirian-industri-nasional
Namun, tren peningkatan produksi suku cadang lokal disebut menunjukkan perkembangan positif.
Sejumlah BUMN industri pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi, mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212 dengan kandungan lokal yang semakin besar.
Peran sektor swasta juga dinilai semakin signifikan.
PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI), misalnya, memproduksi komponen amunisi dan komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.
