JAKARTA, RIAUSATU.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menyoroti kerusakan lingkungan hutan dan sungai berkaitan dengan banjir bandang di Sumatera.
“Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, terutama di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS), harus dilakukan secara tegas,” kata Aprozi saat dihubungi wartawan, Jumat (28/11/2025).
Pemerintah pusat dan daerah juga harus lebih tegas menindak pelanggaran pemanfaatan ruang, terutama di kawasan rawan bencana.
Sebab, Aprozi meyakini kerusakan lingkungan dan tata ruang yang terjadi di tiga provinsi tersebut turut berkontribusi pada meningkatnya risiko bencana.
Dia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat bencana menyusul terjadinya banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Politikus Golkar itu mengingatkan bahwa penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana banjir juga diperlukan agar terjadinya peristiwa dan jatuhnya korban tidak terus berulang pada masa mendatang.
“Kita ini tidak bisa hanya berfokus pada respons darurat. Pencegahan dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian material di masa depan,” ujar Aprozi, dilansir kompas.com.
Menurut Aprozi, peningkatan investasi dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana harus dipertimbangkan pemerintah setelah penanganan selesai dilakukan.
Dia juga mendorong agar penyediaan teknologi deteksi banjir dan longsor diperluas ke permukiman yang berada di lereng perbukitan maupun bantaran sungai.
“Investasi dan pemeliharaan sistem peringatan dini perlu ditingkatkan untuk memberikan waktu evakuasi yang lebih lama bagi warga,” jelas Aprozi.
Tak hanya itu, Aprozi juga menilai edukasi kebencanaan harus lebih digencarkan sebagai langkah pemberdayaan masyarakat.
“Masyarakat yang tinggal di daerah rawan harus menjadi garda terdepan yang paling siap menghadapi dan mengantisipasi dampak bencana,” kata Aprozi.
Terlepas dari hal itu, Aprozi menyampaikan belasungkawa atas bencana yang terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah Sumatera tersebut.
Dia mengingatkan bahwa warga yang terdampak saat ini membutuhkan bantuan logistik, obat-obatan, dan dukungan pemulihan psikologis.
Oleh karena itu, Aprozi mengajak semua pihak untuk turut membantu para korban, di samping penyaluran bantuan yang sudah mulai dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
“Saat ini, saudara-saudara kita membutuhkan bantuan logistik, kebutuhan dasar, selimut, obat-obatan, dan trauma healing. Mari kita salurkan bantuan melalui lembaga-lembaga tepercaya sebagai wujud nyata Solidaritas Indonesia. Bantuan sekecil apa pun akan sangat berarti untuk meringankan beban mereka,” jelas Aprozi.
Politikus Golkar itu juga mendorong pemerintah mempercepat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, infrastruktur publik harus segera dipulihkan agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal.
“Pemerintah perlu mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur publik yang rusak, seperti jembatan, jalan, dan sekolah, serta membantu masyarakat membangun kembali rumahnya,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah menetapkan status darurat bencana.
Status darurat bencana ditetapkan setelah terjadinya banjir besar yang berdampak terhadap ketiga provinsi tersebut.
Setelah penetapan status tersebut, Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk membantu Aceh, Sumut, dan Sumbar.
"Dengan status Darurat Bencana Daerah, maka pemerintah mengerahkan menurut undang-undang kedaruratan kebencanaan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin," ujar Pratikno dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (27/11/2025).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Pratikno, juga sudah menginstruksikan agar pemerintah daerah yang terdampak banjir untuk menggeser anggaran dari pos lain untuk penanganan bencana.***
