JAKARTA, RIAUSATU.COM — Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi jajaran pimpinan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Desakan itu muncul lantaran rekam jejak sejumlah pejabat utama lembaga tersebut disebut-sebut terkait kasus hukum.
Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, menilai Presiden perlu menempatkan sosok yang bersih dan kredibel di posisi strategis BPI Danantara, yang mengelola aset negara bernilai ribuan triliun rupiah.
“Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi yang disampaikan pada pidato kenegaraan APBN 2025 di DPR RI,” kata Yusri, kepada Riau Satu di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.
Soroti Rekam Jejak Pimpinan
Yusri menyinggung tiga nama pimpinan Danantara yang kini menjabat, yakni CEO Rosan Perkasa Roeslani, COO Dony Oskaria, dan CIO Pandu Syahrir.
Rosan, menurut Yusri, kembali disebut dalam perkara korupsi dana investasi PT ASABRI dengan potensi kerugian negara Rp22,78 triliun.
Sementara itu, Dony Oskaria sempat dikaitkan dengan kasus korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia.
Adapun Pandu Syahrir, yang merupakan keponakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pernah menjabat komisaris di Gojek dan kemudian GoTo Financial.
Nama GoTo, lanjut Yusri, belakangan ikut disebut dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nilai kerugian Rp9,3–9,9 triliun.
“Dengan rekam jejak tersebut, publik wajar mempertanyakan proses rekrutmen pimpinan Danantara. Ada potensi praktik suap dalam penunjukan direksi dan komisaris BUMN strategis,” ujar Yusri.
Selain soal kepemimpinan, CERI juga menolak jika Danantara digunakan untuk menutup kerugian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Yusri menyebut kerugian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—anak usaha PT KAI—telah mencapai Rp2,69 triliun pada akhir 2024 dan bertambah Rp1 triliun pada semester pertama 2025.
Padahal, menurut Yusri, sejak awal Presiden Joko Widodo menegaskan proyek KCJB dibiayai murni dengan skema business to business tanpa dana APBN.
